Sulit Dihubungi, Respons Kepala DPMD Kabupaten Bogor Terhadap Konfirmasi Media Jadi Sorotan

Kab. Bogor – Respons Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Hadijana, terhadap upaya konfirmasi yang dilakukan sejumlah awak media menjadi perhatian kalangan jurnalis dan pemerhati keterbukaan informasi publik.

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah media berupaya menghubungi Hadijana guna meminta klarifikasi terkait berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Namun hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan maupun keterangan resmi yang diberikan.

Ketua Forum Jurnalis Peduli Publik (FJP2) Bogor Raya, Ade Suhendar, mengatakan pihaknya kembali melakukan upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Senin (15/6/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan ruang klarifikasi sekaligus memperoleh penjelasan langsung dari pejabat yang bersangkutan.

Namun, menurut Ade, pesan yang disampaikan belum mendapatkan respons.

Ade menilai komunikasi yang baik antara pejabat publik dan media memiliki peran penting dalam menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, konfirmasi yang dilakukan media merupakan bagian dari proses jurnalistik untuk memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan sesuai fakta.

"Pers menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, konfirmasi dilakukan agar informasi yang disajikan tetap berimbang dan memberikan ruang kepada semua pihak untuk menyampaikan penjelasan," ujar Ade.

Ia menambahkan, keterbukaan pejabat publik terhadap media dapat membantu mencegah munculnya spekulasi maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Konfirmasi bukanlah bentuk tuduhan. Justru konfirmasi merupakan kesempatan untuk memberikan klarifikasi sehingga masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan objektif," katanya.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pembinaan pemerintahan desa di Kabupaten Bogor, DPMD dinilai memiliki posisi penting dalam menjawab berbagai pertanyaan publik yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya.

Karena itu, Ade berharap komunikasi antara pejabat publik dan media dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

"Kami menghormati seluruh pejabat daerah. Namun masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas melalui mekanisme yang benar, salah satunya melalui kerja jurnalistik yang profesional," tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala DPMD Kabupaten Bogor Hadijana belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang telah dilakukan.

(Ade)