Ridwan Muhibi Serap Aspirasi Warga Tenjolaya, Rehabilitasi SDN Sinarwangi dan Infrastruktur Jadi Perhatian DPRD
Kab. Bogor – Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) IV dari Fraksi Partai Golkar, Ridwan Muhibi, menggelar Reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 di Aula Kantor Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Selasa (14/7/2026). Kegiatan ini menjadi ajang dialog antara wakil rakyat dengan masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi pembangunan di wilayah Kecamatan Tenjolaya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kabupaten Bogor H. Wasto, S.Hut., M.Pd. (Fraksi PKS), Azwar Anas (Fraksi NasDem), Ruhiyat Sujana (Fraksi Demokrat), unsur Forkopimcam, para kepala desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan berbagai elemen masyarakat.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah usulan yang dinilai mendesak, di antaranya rehabilitasi SDN Sinarwangi yang terdampak longsor, pembangunan jembatan penghubung antara Desa Situ Daun dan Desa Cinangneng, serta rehabilitasi Kantor Kecamatan Tenjolaya untuk mendukung peningkatan pelayanan publik.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ridwan Muhibi menegaskan bahwa seluruh usulan masyarakat akan dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD Kabupaten Bogor agar dapat masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.
"Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Seluruh usulan yang disampaikan akan kami kawal sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku, baik di sektor pendidikan maupun pembangunan infrastruktur," ujar Ridwan Muhibi.
Selain menyerap aspirasi pembangunan, Ridwan juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap maraknya praktik pinjaman online (pinjol), khususnya pinjaman ilegal yang dapat merugikan masyarakat.
Ia mengimbau warga agar tidak mudah tergiur tawaran pinjaman dengan proses cepat tanpa memastikan legalitas penyelenggaranya. Menurutnya, rendahnya literasi keuangan masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat terjerat pinjaman berbunga tinggi.
"Masyarakat perlu lebih bijak dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan layanan keuangan yang legal serta berada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang. Jangan sampai kebutuhan sesaat justru menimbulkan persoalan ekonomi yang lebih besar di kemudian hari," katanya.
Ridwan berharap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan reses tidak hanya menjadi sarana menyerap usulan pembangunan, tetapi juga memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat sekaligus memberikan edukasi terkait berbagai persoalan yang dihadapi warga.
(Ade)
