Wanhay Kawal KUA-PPAS 2027, Pastikan Anggaran Berpihak pada Rakyat dan Percepat Pemerataan Pembangunan
Penegasan tersebut disampaikan Wanhay dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor dengan agenda Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus penyampaian dan penjadwalan pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Jumat (17/7/2026).
Menurut Wanhay, pembahasan KUA-PPAS 2027 harus difokuskan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
"DPRD akan mengawal setiap tahapan pembahasan KUA-PPAS 2027 agar kebijakan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat. Prioritas kami adalah meningkatkan kesejahteraan warga, menekan angka kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, dan memastikan pembangunan berjalan merata," tegas Wanhay.
Ia menilai tema pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2027 yang mengusung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru merupakan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada kawasan perkotaan, melainkan harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan yang selama ini masih memerlukan perhatian lebih besar.
"Kami ingin masyarakat di wilayah barat, timur, utara, maupun selatan Kabupaten Bogor memperoleh manfaat pembangunan yang sama. Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas agar tidak ada wilayah yang tertinggal," ujarnya.
Wanhay juga menyoroti sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun Anggaran 2027, seperti pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, hingga penyediaan berbagai fasilitas penunjang pertumbuhan ekonomi baru.
Menurutnya, seluruh program tersebut harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dengan perencanaan yang matang agar pelaksanaannya efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat jangka panjang.
Selain itu, Wanhay mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membahas berbagai kebijakan strategis daerah, termasuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Kami berharap hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif terus terjaga sehingga setiap program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Bogor," katanya.
Ia menegaskan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara maksimal untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
"Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik yang berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan. Itulah komitmen DPRD Kabupaten Bogor," tandas Wanhay.
Pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan dilakukan secara bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor guna menghasilkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, adaptif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah pada masa mendatang.
(Hm)
