Jalan Cangkudu–Cisoka Rp12,1 Miliar, Aliansi Minta Klarifikasi
Namun, Aliansi meminta pemerintah tetap memberikan penjelasan terhadap sejumlah pertanyaan publik mengenai proses pengadaan dan pelaksanaan proyek tersebut.
Berdasarkan informasi pemerintah daerah, ruas Jalan Cangkudu–Cisoka memiliki panjang sekitar 4 kilometer, dengan kerusakan sekitar 1,581 kilometer. Pada 2026, rekonstruksi dilakukan sepanjang 1,380 kilometer melalui dua segmen dengan total anggaran APBD sebesar Rp12.117.354.000.
Aliansi menegaskan, sorotan sebelumnya bukan tuduhan telah terjadi tindak pidana atau penyimpangan anggaran, melainkan permintaan data dan klarifikasi agar masyarakat dapat mengetahui proses pembangunan secara objektif.
Aliansi sebelumnya mempertanyakan sejumlah hal, mulai dari data tender, HPS, nilai kontrak, dokumen perencanaan, pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas hingga kronologi proses pengadaan dan dimulainya pekerjaan.
“Kalau seluruh proses sudah sesuai ketentuan, jawaban dan dokumen resmi pemerintah justru menjadi alat klarifikasi terbaik kepada masyarakat,” ujar Aliansi Peduli Banten.
Menurut Aliansi, proyek yang menggunakan anggaran miliaran rupiah perlu dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi perencanaan maupun hasil pekerjaan di lapangan.
Beberapa hal yang diminta dijelaskan antara lain nilai kontrak masing-masing segmen, HPS, proses pemilihan penyedia, PPK dan konsultan pengawas, dasar perhitungan volume serta harga pekerjaan, spesifikasi teknis, mekanisme pembayaran dan pengawasan mutu konstruksi.
Aliansi juga meminta penjelasan mengenai sekitar 201 meter jalan rusak yang belum ditangani pada 2026 dan direncanakan dilanjutkan pada 2027 menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Penjelasan tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui dasar teknis dan perencanaan anggaran atas pembagian penanganan ruas jalan tersebut.
Aliansi juga menghormati kunjungan Bupati Tangerang ke lokasi proyek. Namun, menurut mereka, kunjungan lapangan tidak menghilangkan kebutuhan untuk memberikan penjelasan mengenai proses pengadaan.
“Masyarakat membutuhkan dua hal sekaligus: jalan yang berkualitas dan proses pembangunan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Keduanya harus berjalan bersama,” tegasnya.
Aliansi Peduli Banten meminta Pemkab Tangerang melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air memberikan klarifikasi serta membuka informasi yang dapat diakses publik, antara lain RUP, HPS, BOQ, dokumen tender, penetapan pemenang, SPPBJ, kontrak, SPMK, progres pekerjaan, pengawasan, pembayaran hingga serah terima pekerjaan.
Aliansi menyatakan siap menguji informasi tersebut berdasarkan dokumen resmi dan kondisi faktual di lapangan.
“Kami mendukung Jalan Cangkudu–Cisoka dibangun dan diselesaikan tepat waktu. Tetapi pertanyaan masyarakat jangan dibiarkan tanpa jawaban. Kalau semua proses sudah sesuai aturan, buka datanya dan jelaskan kepada publik. Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” pungkas Aliansi Peduli Banten.
(Hkz/Agi)
