HMI Sulsel Dorong LP3 Atlantara Kawal Pendidikan Makassar
Forum yang mengusung tema “Rekonstruksi Peradaban: Kualitas Insan Cita” itu berlangsung di Ballroom Teater Phinisi lantai 3 Universitas Negeri Makassar (UNM), Rabu (7/10/2026).
Sekitar 400 kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar mengikuti kegiatan yang turut menghadirkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, pemerintah daerah, akademisi, kader HMI, serta pemerhati pendidikan.
Rais Syukur memandu forum yang membahas berbagai persoalan pendidikan, mulai dari karakter peserta didik, mutu guru, kepemimpinan kepala sekolah, pemerataan akses hingga hubungan sekolah dengan orang tua dan masyarakat.
Koordinator Steering Rembuk Pendidikan Badko HMI Sulsel, Fadel Sofyan, mengatakan forum tersebut sejak awal dirancang agar tidak berhenti pada diskusi dan rekomendasi.
Menurut Fadel, persoalan pendidikan membutuhkan ruang pengawasan dan tindak lanjut sehingga gagasan yang lahir dalam forum dapat diterjemahkan menjadi gerakan nyata.
“Rembuk pendidikan tidak mau selesai di kertas, rekomendasi, dan komitmen bersama. Harus ada gerakan,” kata Fadel.
Ia menilai kualitas kepemimpinan kepala sekolah dan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat.
“Kalau kepala sekolah terjaga, pendidikan akan berwibawa,” ujarnya.
Fadel juga menekankan bahwa kepala sekolah membutuhkan ruang kerja yang sehat, perlindungan dari tekanan yang tidak semestinya, serta sistem evaluasi yang objektif dan terukur.
Menurutnya, pembahasan mengenai mutu guru, karakter siswa, pemerataan pendidikan, penerimaan murid baru, hingga hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terbuka dan konstruktif.
Gagasan tersebut kemudian diarahkan melalui pembentukan LP3 Atlantara. Lembaga ini didorong menjadi wadah partisipasi publik untuk memantau sekaligus memberi perhatian terhadap berbagai persoalan pendidikan.
Fadel menegaskan Rembuk Pendidikan bukan agenda eksklusif HMI.
“Rembuk pendidikan bukan acara saya, bukan acara HMI. Ini adalah ruang kita untuk membongkar persoalan pendidikan yang ada,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Rembuk Pendidikan Badko HMI Sulsel, Isran, menyebut forum tersebut sebagai ruang untuk membaca persoalan pendidikan secara kritis, objektif, dan konstruktif.
“Rembuk Pendidikan ini merupakan ikhtiar intelektual untuk membaca berbagai persoalan pendidikan secara kritis, objektif, dan konstruktif,” ujar Isran.
Ia berharap hasil diskusi dapat diterjemahkan menjadi agenda yang terus dikawal setelah kegiatan berakhir.
Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Beasiswa Badko HMI Sulsel, Abd Razak Usman, mengatakan persoalan pendidikan tidak hanya dapat diukur melalui capaian akademik.
Menurut Razak, pembenahan pendidikan juga harus menyentuh karakter, pola pikir, kapasitas guru, serta kemampuan sekolah beradaptasi dengan perubahan.
“Momentum ini harus menjadi ruang untuk merekonstruksi cara berpikir, memperkuat karakter, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi bangsa,” ujarnya.
Bidang Pendidikan dan Pengembangan Beasiswa Badko HMI Sulsel juga berkolaborasi dengan Sabaruddin, Ketua Bidang Pengembangan Anggota (PA) Badko HMI Sulsel, dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas keterlibatan kader HMI dalam isu pendidikan serta memastikan hasil rembuk memiliki tindak lanjut.
Sekretaris Umum Badko HMI Sulsel, Ilham Darmawan, yang mewakili Ketua Umum Badko HMI Sulsel, mengatakan forum tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas kontribusi HMI dalam bidang pendidikan.
Ia mengapresiasi keterlibatan kepala sekolah dan tenaga pendidik dalam kegiatan tersebut.
Menurut Ilham, perubahan pendidikan membutuhkan guru yang mampu beradaptasi dan menghadirkan inovasi.
“Guru harus mampu menghadirkan inovasi baru,” katanya.
Ia berharap gagasan dari Rembuk Pendidikan dapat berkembang menjadi gerakan jangka panjang di internal HMI maupun masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengapresiasi pelaksanaan Rembuk Pendidikan Badko HMI Sulsel.
Achi menilai kolaborasi pemerintah, sekolah, HMI, akademisi, dan masyarakat penting untuk memperluas perspektif dalam menyelesaikan persoalan pendidikan.
Ia juga menyoroti pendidikan karakter dan pentingnya menghidupkan kembali nilai budaya pangadakkang dalam kehidupan peserta didik.
Selain itu, Achi mendorong penguatan kolaborasi dengan sekolah swasta serta pemerataan akses pendidikan.
“Tidak ada satu pun anak yang tertinggal,” tegas Achi.
Ia berharap Badko HMI Sulsel dapat terus menjadi mitra kritis sekaligus strategis pemerintah dalam membangun pendidikan di Makassar.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan pemerintah tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan pendidikan seorang diri.
Menurut Munafri, pemerintah harus menjadi titik simpul yang mempertemukan sekolah, guru, orang tua, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah menjadi titik simpul,” kata Munafri.
Ia menilai pembangunan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga kualitas pembelajaran, kapasitas guru, karakter siswa, serta kebutuhan masyarakat.
Munafri mengajak seluruh pihak membahas persoalan pendidikan secara terbuka, termasuk mendengarkan pengalaman sekolah dan orang tua.
Menurutnya, pendidikan merupakan pekerjaan jangka panjang karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi bangsa.
Rembuk Pendidikan Jilid I Badko HMI Sulsel menempatkan kolaborasi dan pengawalan sebagai pesan utama kegiatan.
Bagi Badko HMI Sulsel, forum tersebut menjadi upaya menerjemahkan gagasan Insan Cita ke dalam persoalan konkret pendidikan.
Pembentukan LP3 Atlantara menjadi salah satu langkah yang ditawarkan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul tidak berhenti sebagai dokumen.
Selanjutnya, hasil rembuk diharapkan dapat dikawal melalui kerja bersama pemerintah, sekolah, guru, orang tua, masyarakat, akademisi, serta organisasi kepemudaan.
Dengan demikian, Rembuk Pendidikan Jilid I tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menjadi titik awal pengawalan pendidikan secara berkelanjutan di Makassar dan Sulawesi Selatan.
(Hkz)
