Achmad Ru’yat Soroti Pemekaran Kabupaten Bogor
Menurutnya, pemekaran menjadi salah satu isu strategis yang perlu terus diperjuangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan wilayah, kemampuan keuangan daerah, serta kesiapan penyelenggaraan pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Achmad Ru’yat dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI bertema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat” di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan anggota DPRD Kabupaten Bogor, H. Wasto, S.Hut., M.Pd. Turut hadir unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang dipimpin Camat Dramaga, bersama anggota Linmas, Karang Taruna, Satpol PP, kader PKK, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat.
Dalam pemaparannya, Achmad Ru’yat mengajak masyarakat memperkuat nasionalisme, menjaga persatuan, serta menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Menurutnya, kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan harus diisi dengan kontribusi nyata melalui kepedulian sosial dan partisipasi dalam pembangunan.
“Alhamdulillah, melalui Sarasehan Kebangsaan ini kita bisa berkumpul bersama berbagai elemen masyarakat untuk membangkitkan kembali semangat perjuangan para pahlawan yang telah melahirkan Negara Indonesia,” ujar Achmad Ru’yat.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara besar dengan keberagaman lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, dan bahasa daerah. Keberagaman tersebut merupakan kekuatan yang harus dijaga melalui persatuan dan toleransi.
Achmad Ru’yat juga menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk negara yang final dan harus dipertahankan.
“Apapun perubahan dan dinamika yang terjadi, NKRI sebagai negara kesatuan merupakan bentuk negara yang sudah final. Karena itu, kita harus memiliki jiwa nasionalisme, rasa bangga, serta tanggung jawab untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya, semangat kebangsaan menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan global. Kekuatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya, tetapi juga oleh persatuan, kebersamaan, dan kecintaan masyarakat terhadap tanah air.
Selain menyampaikan materi kebangsaan, Achmad Ru’yat mengajak masyarakat berperan aktif dalam pembangunan Kecamatan Dramaga. Ia menilai kemajuan wilayah membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, bukan hanya mengandalkan pemerintah kecamatan.
“Dramaga tidak hanya bisa dibangun oleh Pak Camat, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh komunitas dan elemen masyarakat yang ada. Melalui silaturahmi ini, kita ingin membangun suasana kebersamaan,” ungkapnya.
Pemekaran Bogor Barat dan Timur Dinilai Mendesak
Dalam sesi dialog, pembahasan mengenai rencana pemekaran Kabupaten Bogor, khususnya pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, turut menjadi perhatian.
Achmad Ru’yat menjelaskan bahwa wacana pemekaran Kabupaten Bogor telah melalui proses pembahasan panjang. Bahkan, saat dirinya menjabat di tingkat Provinsi Jawa Barat, pembahasan mengenai rencana tersebut telah dilakukan melalui rapat paripurna dan berbagai forum bersama pihak terkait.
Ia menilai kebutuhan pemekaran semakin relevan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang disebut mencapai sekitar 6,2 juta jiwa dan kapasitas APBD di atas Rp10 triliun.
Menurut Achmad Ru’yat, terdapat tiga alasan utama yang mendasari pentingnya pemekaran, yakni mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa realisasi pembentukan daerah otonomi baru tetap bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, termasuk proses persetujuan dan dukungan politik dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun DPR RI.
Achmad Ru’yat berharap pemerintah pusat dapat membuka kebijakan moratorium pemekaran daerah secara selektif, terutama bagi wilayah yang dinilai memiliki kebutuhan mendesak dan memenuhi persyaratan.
“Untuk Kabupaten Bogor, pemekaran ini sangat penting dan mendesak. Moratorium bisa dibuka, tetapi untuk wilayah yang memang benar-benar membutuhkan. Kalau sumber dayanya terbatas dan belum membutuhkan pemekaran, jangan dipaksakan karena justru bisa menjadi beban anggaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemekaran daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pembentukan pemerintahan baru. Kemampuan keuangan daerah, potensi sumber daya, serta kesiapan administrasi dan pemerintahan harus menjadi pertimbangan utama agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui Sarasehan Kebangsaan MPR RI tersebut, Achmad Ru’yat berharap masyarakat semakin memahami peran dan fungsi MPR RI, menjaga persatuan bangsa, serta meningkatkan partisipasi dalam pembangunan daerah.
(Ade)
