Achmad Ru’yat Sosialisasikan JKN, Tegaskan Jaminan UHC Bogor
Kegiatan yang berlangsung di Gedung PGRI, Jalan Ciranji, Desa Sinarsari, tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat JKN sekaligus memastikan warga mengetahui akses pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Dalam sosialisasi itu, Achmad Ru’yat menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperluas jaminan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk warga yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan, sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Bagian Mutu Pelayanan Kepesertaan BPJS Kesehatan, Betty Ully Indria Sari Palapat. Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, H. Wasto, S.Hut., M.Pd., Camat Dramaga Atep S. Sumaryo, Danramil Ciomas, para kepala desa, ketua RT, tenaga pendidik, serta masyarakat.
Anggaran BPJS PBI Kabupaten Bogor Hampir Rp1 Triliun
Dalam pemaparannya, Achmad Ru’yat menyebut lebih dari 50 persen peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Bogor merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dengan pembiayaan yang ditanggung pemerintah.
Ia mengapresiasi dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjamin kepesertaan masyarakat dalam program tersebut.
“Terima kasih kepada Pak Wasto dan Pak Bupati Rudy Susmanto yang telah mengalokasikan anggaran hampir Rp1 triliun untuk membayar iuran kepesertaan BPJS PBI. Angka ini terbesar se-Indonesia. Kabupaten Bogor sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar memberikan komitmen besar bagi kesehatan warganya,” ungkapnya.
Achmad Ru’yat berharap masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dapat membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri. Sementara itu, masyarakat kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 hingga 4, diharapkan memperoleh bantuan iuran pemerintah sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menjelaskan bahwa warga yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan dapat mengakses pelayanan melalui mekanisme UHC apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Sebagai contoh, ia menceritakan seorang warga Kecamatan Rancabungur yang mengalami stroke dan belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Meski demikian, warga tersebut tetap mendapatkan penanganan medis setelah keluarganya melengkapi persyaratan administrasi melalui RT, RW, dan pemerintah desa.
“Sekarang bapak tersebut sudah sehat kembali, bahkan sudah bisa naik sepeda dan mengendarai motor. Ini membuktikan bahwa pelayanan kesehatan harus tetap dapat diakses masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Warga Diimbau Manfaatkan Puskesmas
Selain menjelaskan program JKN dan UHC, Achmad Ru’yat mengimbau masyarakat agar memanfaatkan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Menurutnya, apabila pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, tenaga medis dapat memberikan rujukan ke rumah sakit sesuai prosedur yang berlaku. Adapun pasien dalam kondisi darurat harus mendapatkan penanganan sesuai ketentuan pelayanan kegawatdaruratan.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, H. Wasto, S.Hut., M.Pd., mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia menilai kegiatan ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dalam menjamin akses pelayanan kesehatan.
“Melalui program UHC, masyarakat Kabupaten Bogor, baik yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun yang belum, tetap memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah telah memberikan jaminan melalui program UHC,” tegas Wasto.
Sosialisasi tersebut diikuti masyarakat dari tujuh desa di Kecamatan Dramaga, yakni Cikarawang, Babakan, Dramaga, Sinarsari, Neglasari, Sukadamai, dan Sukawening. Sejumlah kepala sekolah SD se-Kecamatan Dramaga juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami manfaat Program JKN dan UHC, termasuk prosedur serta persyaratan untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
(Ade)
