AMI Pertanyakan Putusan Bebas Agustin dan Ranto

Surabaya – Aliansi Madura Indonesia (AMI) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pengadilan Tinggi Surabaya. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan protes sekaligus mendesak transparansi terkait putusan bebas terhadap Agustin dan Ranto dalam perkara dugaan penipuan dengan nilai kerugian yang disebut mencapai Rp5 miliar.

AMI menyoroti putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan kedua terdakwa, setelah sebelumnya Pengadilan Negeri menyatakan mereka bersalah. Perbedaan putusan pada dua tingkat peradilan tersebut dinilai perlu dijelaskan melalui pertimbangan hukum yang dapat diakses dan dipahami masyarakat.

Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bertujuan mengintervensi independensi hakim. Menurutnya, AMI ingin memperoleh kejelasan mengenai dasar pertimbangan hukum yang melatarbelakangi putusan banding tersebut.

"Kami datang ke Pengadilan Tinggi Surabaya bukan tanpa alasan. Kami ingin mendapatkan penjelasan yang jelas, apa dasar pertimbangan hukum sehingga Agustin dan Ranto yang sebelumnya dinyatakan bersalah di Pengadilan Negeri justru bisa diputus bebas di tingkat banding," tegas Baihaki.

Dalam aksi tersebut, perwakilan massa berupaya meminta penjelasan langsung kepada pihak Humas Pengadilan Tinggi Surabaya.

Namun, saat ditanya mengenai alasan dan pertimbangan hukum yang mendasari putusan bebas tersebut, pihak Humas disebut tidak memberikan penjelasan substantif. Alasannya, Humas terikat kode etik dan tidak dapat mengomentari substansi putusan hakim.

Respons tersebut memunculkan pertanyaan dari massa aksi mengenai bagaimana masyarakat dapat memahami perbedaan putusan apabila tidak memperoleh penjelasan langsung dari pihak pengadilan.

"Kami menghormati independensi hakim dan kode etik peradilan. Tetapi jangan sampai alasan tersebut menjadi tembok yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan informasi. Kami tidak meminta Humas mengintervensi putusan hakim. Kami meminta transparansi dan kejelasan," lanjut Baihaki.

Menurut Baihaki, independensi hakim harus tetap dijaga. Namun, keterbukaan informasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan juga menjadi hal penting. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui dasar pertimbangan hukum suatu putusan melalui mekanisme keterbukaan informasi yang berlaku.

AMI juga menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut melalui mekanisme hukum dan pengawasan peradilan sesuai ketentuan perundang-undangan. Organisasi tersebut berharap pihak-pihak yang berkepentingan dapat menempuh upaya hukum yang tersedia apabila terdapat dasar dan alasan hukum untuk melakukannya.

"Kami ingin hukum ditegakkan seadil-adilnya. Jangan sampai masyarakat yang merasa dirugikan justru kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Kalau memang ada dasar hukum yang kuat untuk membebaskan, tentu harus terlihat jelas dalam pertimbangan putusannya," ujar Baihaki.

Lebih lanjut, Baihaki menegaskan bahwa AMI akan terus mengawal perkembangan perkara Agustin dan Ranto. Bagi organisasinya, persoalan tersebut bukan semata-mata menerima atau menolak putusan hakim, melainkan mendorong agar setiap putusan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

AMI menilai kritik masyarakat terhadap lembaga peradilan merupakan bagian dari kontrol sosial selama disampaikan secara konstitusional dan tidak mengganggu independensi kekuasaan kehakiman.

Melalui aksi tersebut, AMI berharap Pengadilan Tinggi Surabaya maupun lembaga terkait memberikan ruang keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami pertimbangan hukum di balik putusan sekaligus menjaga kepercayaan terhadap institusi peradilan.

(Hkz)