Badak Banten Desak Kejaksaan Eksekusi Putusan PT SBJ

Lebak, Banten – Badak Banten Perjuangan mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung terhadap PT Samudera Banten Jaya (PT SBJ), perusahaan tambang emas yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lebak, Banten.

Desakan tersebut muncul menyusul dugaan belum dilaksanakannya kewajiban pembayaran denda sebesar Rp3 miliar sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. Organisasi tersebut juga menyoroti informasi mengenai dugaan aktivitas pertambangan yang masih berlangsung setelah putusan dibacakan pada Desember 2024.

Berdasarkan penelusuran internal dan keterangan sejumlah narasumber di lapangan, Tim Badak Banten Perjuangan mengklaim aktivitas pertambangan PT SBJ diduga masih berlangsung hingga pertengahan 2026. Bahkan, tim tersebut memperkirakan aktivitas itu menghasilkan sekitar 11 kilogram emas dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Namun, informasi mengenai jumlah produksi emas tersebut masih memerlukan verifikasi melalui data produksi perusahaan, dokumen perizinan, serta pemeriksaan instansi berwenang.

Putusan PN Rangkasbitung dan Denda Rp3 Miliar

Berdasarkan uraian putusan yang dirujuk Tim Badak Banten Perjuangan, pada Kamis, 19 Desember 2024, majelis hakim PN Rangkasbitung yang diketuai Novita Witri, dengan anggota Rahmawan dan Jumiati, menyatakan PT Samudera Banten Jaya yang diwakili Muhammad Alwi Djufri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terkait perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana denda sebesar Rp3 miliar. Dalam ketentuan putusan yang disampaikan tim tersebut, apabila denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda korporasi dapat disita oleh penuntut umum dan dilelang untuk memenuhi pembayaran denda.

Tim Badak Banten Perjuangan juga menyebut terdapat ketentuan dalam putusan yang berkaitan dengan penghentian aktivitas penambangan sebelum kewajiban perusahaan dipenuhi.

Putusan tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup melalui aparat penegakan hukum (Gakkum) disebut beberapa kali melakukan penertiban dengan memasang segel di lokasi perusahaan.

Selain persoalan hukum, masyarakat Kampung Cimentung, Kecamatan Bayah, juga disebut menjadi kelompok yang terdampak. Berdasarkan keterangan tim, terdapat sekitar 33 kepala keluarga yang perlu mendapat perhatian terkait persoalan lingkungan tersebut.

Tim Soroti Dugaan Aktivitas Pertambangan

Tim Badak Banten Perjuangan mempertanyakan informasi yang menyebutkan bahwa perusahaan tidak lagi menjalankan aktivitas pertambangan. Menurut mereka, terdapat sejumlah informasi lapangan yang perlu diperiksa untuk memastikan kondisi operasional perusahaan sebenarnya.

Salah satu hal yang disoroti adalah kegiatan pembagian paket sembako menjelang Lebaran pada 7 Maret 2025. Saat itu, PT SBJ disebut membagikan sekitar 900 paket hampers kepada masyarakat di enam desa di Kecamatan Bayah dan Cibeber.

Keenam desa tersebut meliputi Desa Warungbanten, Cibeber, Ciherang, Cidikit, Bayah Timur, dan Bayah Barat. Humas PT SBJ, Azis, saat itu menyebut pembagian dilakukan sebanyak 150 bingkisan untuk setiap desa.

Dalam pemberitaan mengenai kegiatan tersebut, pihak perusahaan juga menyampaikan bahwa keberadaan PT SBJ memberikan dampak terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal. Sekitar 221 pekerja disebut pernah menggantungkan penghasilan dari aktivitas pertambangan tersebut.

Meski demikian, kegiatan sosial perusahaan tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator bahwa aktivitas penambangan masih berlangsung. Karena itu, Tim Badak Banten Perjuangan meminta instansi terkait memeriksa langsung kondisi operasional perusahaan.

"Kalau benar-benar tidak beroperasi, dari mana biaya sembako, dari mana biaya operasional, dan dari mana emas 11 kilogram itu? Ini pertanyaan yang harus dijawab dan diverifikasi melalui pemeriksaan oleh pihak berwenang," ujar salah satu anggota Tim Badak Banten Perjuangan.

Minta Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat Diusut

Persoalan lain yang turut disampaikan Badak Banten Perjuangan adalah dugaan adanya pihak yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas perusahaan.

Berdasarkan keterangan sejumlah narasumber yang diklaim telah dihimpun tim, muncul dugaan keterlibatan seorang oknum perwira tinggi Polri berinisial NS.

Namun, dugaan tersebut belum disertai bukti yang dapat memastikan keterlibatan pihak yang dimaksud. Hingga saat ini, informasi tersebut juga belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum.

Badak Banten Perjuangan meminta institusi Polri melakukan penelusuran secara profesional dan objektif apabila terdapat laporan serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan tidak berkembang menjadi tudingan tanpa dasar sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

King Badak Desak Kapolri dan Kejagung Bertindak

Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni yang dikenal dengan sapaan King Badak, meminta Kapolri dan Kejaksaan Agung memberikan perhatian terhadap dugaan persoalan pertambangan di wilayah Lebak Selatan.

Ia mendesak agar pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap persoalan pertambangan di daerah lain, tetapi juga mencakup dugaan pelanggaran hukum di Provinsi Banten, termasuk aktivitas PT SBJ dan pertambangan batu bara di wilayah Lebak Selatan.

King Badak juga meminta aparat menelusuri dugaan jaringan yang disebutnya sebagai "dewan jenderal" apabila terdapat indikasi dan bukti keterlibatan pihak-pihak tertentu.

"Kami meminta Kapolri dan Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap dugaan jaringan dewan jenderal secara menyeluruh, bukan hanya di Sulawesi, tetapi juga di Provinsi Banten, terutama PT SBJ dan tambang batubara di Lebak Selatan yang perlu diperiksa apabila terdapat dugaan keterkaitan dengan jaringan tersebut," kata King Badak.

Ia turut mengaitkan desakan tersebut dengan perhatian publik terhadap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran hukum harus ditindaklanjuti secara transparan tanpa pandang bulu.

"Kami berharap kasus dugaan penyadapan terhadap Bapak Presiden Prabowo menjadi momentum untuk mengusut berbagai dugaan pelanggaran hukum, termasuk persoalan pertambangan di Lebak, secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat," ujarnya.

King Badak juga menyoroti perubahan informasi mengenai aktivitas perusahaan yang menurutnya perlu dijelaskan secara terbuka.

"Seiring waktu berjalan, begitu kasus penyadapan terhadap Kepala Negara mencuat, kini perusahaan milik pengusaha asing yang dikelola oleh pihak kedua itu tidak melaksanakan aktivitas penambangan. Ini menandakan ada sesuatu yang selama ini perlu dijelaskan secara terbuka," katanya.

Lima Tuntutan Badak Banten Perjuangan

Atas sejumlah persoalan tersebut, Badak Banten Perjuangan menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

1. Menindaklanjuti putusan pengadilan. Meminta Kejaksaan memeriksa status pelaksanaan putusan PN Rangkasbitung terkait denda Rp3 miliar. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap dan kewajiban belum dipenuhi, eksekusi diminta dilakukan sesuai amar putusan dan ketentuan hukum.

2. Memeriksa aktivitas perusahaan. Meminta instansi berwenang memastikan apakah PT SBJ masih menjalankan kegiatan pertambangan serta mengambil langkah sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan perizinan.

3. Membuka informasi perizinan. Meminta Kementerian ESDM, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten, dan Kementerian Lingkungan Hidup memberikan informasi yang dapat diakses publik mengenai perizinan, AMDAL, RKAB, serta kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan perusahaan sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

4. Mengusut dugaan keterlibatan pihak tertentu. Meminta Kapolri dan Kejaksaan Agung menindaklanjuti setiap laporan dan bukti mengenai dugaan keterlibatan oknum aparat maupun pihak lain secara profesional, objektif, dan transparan.

5. Memulihkan lingkungan dan memperhatikan warga terdampak. Meminta perusahaan serta instansi terkait memastikan pemulihan kualitas air dan penanganan dampak lingkungan, termasuk kemungkinan pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang terbukti mengalami kerugian.

"Rakyat Lebak tidak anti tambang. Rakyat Lebak anti tambang yang merusak, yang tidak memenuhi kewajiban hukum, dan yang seolah-olah kebal hukum. Kalau putusan pengadilan saja tidak ditindaklanjuti, lalu hukum untuk siapa?" tegas King Badak.

Ia menambahkan, Badak Banten Perjuangan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui pengawasan, pengumpulan bukti, dan advokasi masyarakat.

"Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. Jangan sampai Lebak hanya menjadi lubang tambang, sementara emasnya dibawa pergi dan airnya tinggal racun untuk warga," pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, pihak manajemen PT Samudera Banten Jaya belum memberikan keterangan resmi terbaru mengenai dugaan aktivitas pertambangan setelah putusan pengadilan maupun pelaksanaan kewajiban pembayaran denda Rp3 miliar.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi manajemen PT SBJ, instansi pemerintah terkait, serta pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

(Hkz.)