Badak Banten Soroti Dugaan Aliran 11 Kg Emas

LEBAK – Badak Banten Perjuangan menyoroti sejumlah dugaan persoalan dalam aktivitas pertambangan emas PT Samudera Banten Jaya (SBJ) di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Organisasi tersebut mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait menelusuri dugaan pelanggaran pertambangan, kewajiban pembayaran denda, hingga aliran hasil pengolahan emas yang disebut mencapai 11 kilogram.

Dugaan persoalan yang disoroti meliputi ketidaksesuaian luas areal tambang dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), potensi pencemaran lingkungan, serta dugaan ketidaksesuaian antara hasil produksi dengan kewajiban perusahaan kepada pemerintah daerah.

Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni, menyebut PT SBJ pernah menghadapi perkara di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada 2024 terkait gugatan yang dilayangkan aktivis lingkungan.

Menurut keterangan yang disampaikan Eli, majelis hakim dalam putusan tertanggal 19 Desember 2024 menjatuhkan denda sebesar Rp3 miliar kepada PT SBJ. Ia juga menyoroti ketentuan dalam putusan tersebut mengenai kemungkinan penyitaan aset apabila kewajiban pembayaran denda tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penelusuran Tim Investigasi Badak Banten Perjuangan, Eli menduga kewajiban pembayaran denda tersebut belum dipenuhi. Ia juga mempertanyakan tindak lanjut eksekusi putusan oleh Kejaksaan Negeri Rangkasbitung.

Namun, status hukum putusan, kewajiban pembayaran, dan pelaksanaan eksekusinya masih perlu dikonfirmasi melalui salinan putusan serta keterangan resmi pihak kejaksaan.

Eli Sahroni juga menyoroti dugaan produksi emas PT SBJ sejak 2024 hingga pertengahan 2026. Berdasarkan informasi yang diterimanya, aktivitas pertambangan tersebut diduga menghasilkan emas dalam bentuk lempengan dengan jumlah mencapai puluhan kilogram.

Ia mempertanyakan kesesuaian jumlah produksi tersebut dengan kewajiban perusahaan kepada pemerintah daerah, termasuk pembayaran pajak dan penerimaan daerah yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan.

"Ada dugaan kongkalikong antara pihak PT SBJ dengan Bapenda Lebak terkait pajak retribusi daerah dari bagi hasil tambang emas PT SBJ itu," kata Eli Sahroni dalam keterangannya kepada media.

Pernyataan tersebut merupakan dugaan yang disampaikan Eli dan masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen produksi, laporan pembayaran, serta data penerimaan pemerintah daerah.

Selain persoalan penerimaan daerah, Eli mengungkapkan informasi mengenai dugaan pengolahan emas di wilayah Serang. Ia menyebut terdapat sekitar 11 kilogram emas berbentuk lempengan yang diduga diolah oleh sejumlah pihak, termasuk pihak yang ia kaitkan dengan seseorang berinisial NS.

Menurut Eli, aparat penegak hukum perlu menelusuri asal-usul emas tersebut, pihak yang melakukan pengolahan, penerima hasilnya, serta kesesuaian pelaporan hasil pertambangan kepada negara.

"Emas sebanyak itu dibagi beberapa orang, di antara mereka ada yang langsung beli mobil baru merek Mitsubishi Pajero," kata Eli Sahroni.

Pernyataan mengenai pembagian emas dan pembelian kendaraan tersebut masih berupa klaim narasumber. Belum terdapat keterangan atau bukti independen yang dapat memastikan identitas pihak-pihak yang dimaksud maupun sumber dana pembelian kendaraan tersebut.

Dalam keterangannya, Badak Banten Perjuangan turut memaparkan sejumlah ketentuan hukum yang menurut mereka relevan untuk ditelusuri aparat penegak hukum.

Pertama, terkait dugaan kegiatan penambangan di luar wilayah IUP. Organisasi tersebut merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan mengenai kegiatan penambangan tanpa izin, termasuk Pasal 158, dinilai perlu diperhatikan apabila ditemukan bukti kegiatan di luar wilayah perizinan.

Kedua, terkait dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Badak Banten Perjuangan meminta instansi berwenang memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta perubahannya.

Ketiga, mengenai putusan denda Rp3 miliar. Organisasi tersebut meminta Kejaksaan Negeri Rangkasbitung memberikan penjelasan mengenai status putusan dan pelaksanaan eksekusinya, termasuk apakah kewajiban pembayaran telah dipenuhi oleh pihak perusahaan.

Keempat, terkait pajak dan penerimaan daerah. Badak Banten Perjuangan meminta transparansi data pembayaran dan penerimaan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan PT SBJ. Mereka juga meminta agar dugaan ketidaksesuaian laporan produksi dengan kewajiban pembayaran diperiksa berdasarkan dokumen resmi.

Kelima, mengenai dugaan 11 kilogram emas yang disebut diolah di wilayah Serang. Badak Banten Perjuangan meminta aparat menelusuri asal-usul, proses pengolahan, pihak yang terlibat, serta legalitas kegiatan tersebut. Dalam hal ditemukan bukti pelanggaran, penegakan hukum dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atas sejumlah persoalan tersebut, Tim Investigasi Badak Banten Perjuangan menyampaikan empat tuntutan:

1. Meminta Kejaksaan Negeri Rangkasbitung menjelaskan status pelaksanaan eksekusi putusan denda Rp3 miliar terhadap PT SBJ.
2. Meminta Bapenda Kabupaten Lebak membuka data penerimaan dan pembayaran kewajiban daerah PT SBJ selama periode 2024–2026 sesuai kewenangannya.
3. Mendesak Bareskrim Polri, Polda Banten, dan Kejaksaan Tinggi Banten menelusuri dugaan pelanggaran pertambangan, persoalan lingkungan, serta aliran 11 kilogram emas yang disebut diolah di Serang.
4. Meminta Kementerian ESDM melalui instansi berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian kegiatan pertambangan PT SBJ dengan wilayah dan ketentuan perizinannya.

Hingga berita ini disusun, pihak manajemen PT SBJ, Bapenda Kabupaten Lebak, dan Kejaksaan Negeri Rangkasbitung belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan dan pertanyaan yang disampaikan Badak Banten Perjuangan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Hkz)