HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

Biaya Bimtek KDMP Rp8 Juta per Desa Disorot

Lebak – Rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lebak menuai sorotan. Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dan Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) dipersoalkan setelah muncul informasi mengenai kewajiban pembayaran biaya administrasi sebesar Rp8 juta untuk setiap desa.

Kebijakan yang disebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tersebut mendapat kritik dari Ketua LSM GMBI Distrik Lebak, King Naga. Ia mempertanyakan dasar hukum penarikan dana serta transparansi penggunaan anggaran dalam kegiatan tersebut.

King Naga bahkan menduga pungutan tersebut berpotensi menjadi praktik pungutan liar (pungli) apabila tidak memiliki dasar hukum dan mekanisme penganggaran yang jelas.

"Jika melihat pola dan nominal yang dipatok merata ke seluruh desa, patut diduga ini adalah praktik pungli yang berkedok Bimtek peningkatan kapasitas pengurus KDMP," tegas King Naga dalam keterangannya di Lebak, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, kewajiban pembayaran Rp8 juta per desa berpotensi membebani keuangan pemerintah desa. Terlebih, desa juga harus mengalokasikan anggaran untuk berbagai program prioritas, termasuk pembangunan gerai maupun gedung KDMP.

"Jangan sampai nota kesepahaman atau MoU dijadikan tameng untuk menguras anggaran desa. Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera turun tangan menyelidiki dasar hukum dan transparansi penggunaan dana Rp8 juta per desa ini," tambahnya.

Berdasarkan informasi yang beredar melalui surat edaran, kegiatan pelatihan pengelolaan KDMP tersebut dijadwalkan berlangsung pada 23 November hingga 5 Desember 2026 di Hotel Grand Keisha, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak.

Persoalan ini juga disebut menjadi keluhan sejumlah kepala desa. Beberapa di antaranya dikabarkan merasa kesulitan mengambil keputusan karena kegiatan tersebut telah disertai surat edaran dan pembahasan bersama jajaran instansi terkait di tingkat kabupaten.

King Naga meminta Pemkab Lebak dan IKOPIN menjelaskan secara terbuka sejumlah hal, mulai dari dasar pelaksanaan kerja sama, sifat kewajiban pembayaran, mekanisme penggunaan APBDes, hingga rincian manfaat yang akan diterima setiap desa.

Hingga berita ini disusun, Pemkab Lebak maupun pihak IKOPIN belum memberikan keterangan resmi mengenai besaran biaya tersebut maupun tudingan dugaan pungli yang disampaikan King Naga.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pemkab Lebak, IKOPIN, serta pihak-pihak terkait agar persoalan ini dapat dijelaskan secara berimbang kepada masyarakat.

(Hkz)