Diduga 14 Sambungan SPAM Wantisari Disorot, Tisna Desak PUPR Lakukan Pemeriksaan
Sorotan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah sambungan air, tetapi juga kualitas air yang sebelumnya dikeluhkan warga. Air yang mengalir ke sejumlah rumah disebut keruh, berwarna kekuningan hingga kemerahan, serta mengeluarkan bau tidak sedap.
Berdasarkan keterangan Kepala Bidang (Kabid) PUPR Kabupaten Lebak berinisial D, jumlah penerima manfaat program SPAM di Desa Wantisari disebut mencapai 65 kepala keluarga (KK).
Namun, hasil pendataan yang diklaim dilakukan tim media di lapangan menunjukkan jumlah sambungan rumah yang terpasang diduga hanya mencapai 51 titik. Angka tersebut mengacu pada pendataan di tingkat RT setempat dan penghitungan langsung di lokasi.
Jika kedua data tersebut menggunakan dasar pendataan yang sama, terdapat selisih 14 sambungan rumah yang perlu mendapatkan penjelasan dari pihak terkait.
Perbedaan angka itu memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara data penerima manfaat, dokumen perencanaan, dan realisasi pekerjaan fisik di lapangan. Publik pun berhak memperoleh penjelasan mengenai status 14 sambungan yang belum teridentifikasi dalam pendataan tersebut.
Untuk memastikan persoalan itu, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, kontrak pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), laporan progres, serta hasil pemeriksaan fisik di lokasi.
Selain jumlah sambungan, keluhan warga mengenai kualitas air juga perlu mendapat perhatian. Pemeriksaan teknis diperlukan untuk mengetahui penyebab perubahan warna, tingkat kekeruhan, dan bau pada air yang disalurkan kepada masyarakat.
Sementara itu, pihak pelaksana pekerjaan atau pemborong berinisial H.P. belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi awak media pada Minggu (8/11/2026) mengenai dugaan perbedaan jumlah sambungan rumah tersebut.
Hingga berita ini disusun, penjelasan dari pihak pelaksana masih diperlukan untuk memberikan gambaran utuh mengenai realisasi pekerjaan dan data penerima manfaat.
Tisna Desak Dinas PUPR Turun Tangan
Di tempat terpisah, Tisna, anggota Ormas Gaib 212, menyampaikan keprihatinannya terhadap persoalan tersebut. Ia mendesak Dinas PUPR Kabupaten Lebak segera melakukan pemeriksaan langsung agar seluruh pertanyaan masyarakat memperoleh kejelasan.
Menurut Tisna, program yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai perencanaan.
"Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek penerima program, tetapi hak mereka tidak terpenuhi. Kalau Kabid menyampaikan 65 KPM, sementara hasil penghitungan di lapangan hanya 51 titik, lalu ke mana 14 titik lainnya? Ini harus dijelaskan secara terbuka dan transparan. Jangan sampai ada perbedaan antara laporan di atas kertas dengan fakta pekerjaan di lapangan," tegas Tisna.
Ia juga meminta Inspektorat Kabupaten Lebak melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara dokumen pekerjaan dan kondisi fisik di lapangan.
Selain itu, Tisna mendorong aparat penegak hukum (APH) menindaklanjuti persoalan tersebut apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti awal adanya dugaan pelanggaran hukum.
"Kalau memang ada kekurangan pekerjaan, harus segera ditelusuri. Jangan menunggu persoalan ini semakin melebar. Periksa dokumen kontrak, RAB, laporan progres, pembayaran kepada pelaksana, serta lakukan pemeriksaan fisik secara independen. Kalau ditemukan unsur kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum, harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.
Transparansi Pelaksanaan Program Perlu Dibuktikan
Dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan program SPAM Wantisari perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen dan kondisi pekerjaan secara menyeluruh.
Apabila terdapat perbedaan antara jumlah sambungan yang tercantum dalam kontrak atau laporan pekerjaan dengan realisasi fisik, pihak terkait perlu menjelaskan penyebabnya. Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah perbedaan tersebut berkaitan dengan perubahan data penerima manfaat, pekerjaan yang belum selesai, atau persoalan lain.
Dalam aspek hukum, dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara harus didukung bukti dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan tindak pidana korupsi, termasuk Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hanya dapat diterapkan apabila unsur-unsur hukumnya terbukti.
Masyarakat berharap Dinas PUPR Kabupaten Lebak segera memberikan klarifikasi, sekaligus memastikan kualitas air dan jumlah sambungan rumah sesuai dengan kebutuhan serta dokumen pelaksanaan program.
Transparansi dan pemeriksaan terbuka menjadi penting agar program penyediaan air bersih benar-benar memberikan manfaat bagi warga Desa Wantisari.
(HKZ)
