DPRD Sukabumi Setujui Empat Agenda Strategis 2027
Sukabumi – DPRD Kabupaten Sukabumi menyepakati empat agenda penting dalam Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (16/11/2026). Kesepakatan tersebut mencakup pembentukan peraturan daerah, regulasi tentang desa, perubahan struktur perangkat daerah, serta tindak lanjut evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD 2027.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua II H. Usep. Turut hadir Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat, serta undangan lainnya.
Empat agenda yang disepakati meliputi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sukabumi Tahun 2027, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa, perubahan keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda APBD 2027 dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran anggaran tersebut.
Dua Raperda Disetujui untuk Diproses Menjadi Perda
Dalam rapat tersebut, DPRD menyetujui dua Raperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah melalui pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Persetujuan pertama dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2026 tentang Raperda Desa. Pembahasannya memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 9991/HK.02.01/HUKHAM tertanggal 19 Oktober 2026 mengenai fasilitasi Raperda, serta laporan Komisi I dalam rapat paripurna.
Persetujuan kedua tercantum dalam Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2026 mengenai perubahan keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Keputusan tersebut memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 10647/HK.02.01/HUKHAM tertanggal 9 November 2026 dan laporan Komisi I.
Kedua keputusan itu menjadi dasar persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati. Tahapan selanjutnya, dokumen Raperda disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk memperoleh nomor register sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Propemperda 2027 Memuat Sembilan Raperda
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Bayu Permana, menyampaikan laporan mengenai Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 yang ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2026.
Program tersebut memuat sembilan Raperda, terdiri atas lima usulan prakarsa DPRD dan empat usulan Pemerintah Daerah. Delapan di antaranya merupakan rancangan baru, sedangkan satu lainnya berupa perubahan regulasi yang telah berlaku.
Lima Raperda prakarsa DPRD meliputi:
- Raperda Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, usulan Komisi II, dijadwalkan Triwulan III.
- Raperda Tata Kelola, Penyehatan, dan Penguatan Peran BUMD, usulan Komisi III, dijadwalkan Triwulan III.
- Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S), usulan Komisi IV, dijadwalkan Triwulan II.
- Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, usulan Komisi IV, dijadwalkan Triwulan II.
- Raperda Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, usulan Bapemperda, dijadwalkan Triwulan II.
Sementara itu, empat usulan Pemerintah Daerah terdiri atas Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026, Raperda Perubahan APBD 2027, Raperda APBD 2028, serta Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Berdasarkan jadwal yang disusun, empat Raperda ditargetkan disampaikan pada Triwulan II, empat lainnya pada Triwulan III, dan satu rancangan pada Triwulan IV.
Proses penyusunan program tersebut diawali dengan surat Bupati tertanggal 2 November 2026. Selanjutnya, Bapemperda bersama pimpinan komisi dan Pemerintah Daerah mencapai kesepakatan pada 13 November 2026 sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan.
Komisi I dan Badan Anggaran Sampaikan Laporan
Juru Bicara Komisi I, H. Iwan Ridwan, M.Pd., menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tentang Desa dan perubahan keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Sementara itu, Badan Anggaran DPRD melaporkan tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.656-BPKAD/2026 tertanggal 4 November 2026 mengenai hasil evaluasi Raperda APBD 2027 dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.
Pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilaksanakan pada 12 November 2026. Pertemuan tersebut bertujuan menyempurnakan kedua dokumen anggaran sesuai arahan hasil evaluasi gubernur.
Setelah Sekretaris DPRD H. Wawan Godawan Saputra, S.IP., M.A.P., membacakan rancangan keputusan, forum menyatakan persetujuan. Bupati bersama pimpinan DPRD kemudian menandatangani berita acara persetujuan bersama.
Bupati Jelaskan Substansi Tiga Kebijakan
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Sukabumi Asep Japar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas pembahasan sejumlah kebijakan strategis, yakni APBD 2027, Raperda tentang Desa, serta perubahan keempat Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Terkait APBD 2027, Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah menyampaikan dokumen yang diperlukan untuk evaluasi gubernur. Hasil evaluasi tersebut kemudian dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD hingga menghasilkan kesepakatan penyempurnaan sebagai bagian dari tahapan penetapan anggaran.
Mengenai Raperda tentang Desa, regulasi tersebut disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Materinya mencakup kedudukan, penataan, dan kewenangan desa; pemerintahan desa; pemilihan kepala desa dan pemilihan antarwaktu melalui musyawarah desa; perangkat desa; Badan Permusyawaratan Desa; penghasilan pemerintah desa; keuangan dan aset; BUMDes; kerja sama desa; lembaga kemasyarakatan dan adat; perlindungan masyarakat hukum adat; hingga pembinaan serta pengawasan oleh camat.
Bupati berharap regulasi tersebut dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, keberadaannya diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah desa untuk mengembangkan inovasi, menggali potensi lokal, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Adapun perubahan keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 menyangkut penyesuaian Pasal 4, khususnya perubahan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari Tipologi C menjadi Tipologi A.
Menurut Asep Japar, penyesuaian kelembagaan tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanahan serta tata ruang. Kebijakan ini juga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperjelas pembagian fungsi organisasi agar pelaksanaan tugas lebih fokus dan profesional.
Perubahan tersebut sekaligus menjadi dasar penyusunan struktur organisasi dan tata kerja melalui Peraturan Bupati, termasuk penyesuaian formasi jabatan, pegawai, serta tahapan kelembagaan lainnya.
Dorong Pembangunan dan Sinergi Daerah
Menutup sambutannya, Bupati berharap seluruh kebijakan yang disepakati dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Kabupaten Sukabumi menuju daerah yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah).
Pimpinan DPRD juga menyampaikan apresiasi kepada Bapemperda, Komisi I, Badan Anggaran, Pemerintah Daerah, serta seluruh perangkat daerah yang telah mendukung proses pembahasan.
Seluruh hasil persetujuan selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi diharapkan terus terjaga dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
(Red)
