HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

Eli Sahroni Minta Kasus Penyadapan dan Dugaan Makar Diusut Tuntas

Jakarta – Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni, meminta aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta penyidikan dugaan makar yang belakangan menjadi perhatian publik.

Eli menilai, penanganan kedua perkara tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Menurutnya, penyidik perlu menelusuri seluruh fakta yang ditemukan agar penegakan hukum tidak berhenti pada pihak-pihak tertentu apabila masih terdapat informasi lain yang relevan untuk didalami.

Sebagai warga negara yang mengaku dua kali memberikan dukungan politik kepada Prabowo dalam pemilihan presiden, Eli berharap proses hukum berjalan terbuka dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Minta Perkara Penyadapan Diusut Menyeluruh

Perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai sejumlah perwira tinggi Polri yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam perkembangan perkara tersebut, sejumlah nama perwira kepolisian dikaitkan dengan dugaan penggunaan sistem penyadapan yang disebut berlangsung pada periode 2025–2026. Sasaran pemantauan dalam perkara itu juga disebut mencakup sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Eli menilai, dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan perangkat penyadapan perlu diusut secara objektif. Ia meminta penyidik menjelaskan perkembangan penanganan perkara berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang diperoleh.

Menurutnya, setiap tindakan yang berkaitan dengan penyadapan harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Nama Sejumlah Perwira Menjadi Perhatian Publik

Selain perkara penyadapan, perhatian publik juga tertuju pada munculnya nama Brigjen Pol Muhammad Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanuddin dalam pemberitaan mengenai pengembangan penyidikan dugaan makar.

Nama Brigjen Tedjo disebut dalam perkembangan informasi yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada November 2026. Sementara itu, Kombes Iman Imanuddin, yang pernah menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, turut menjadi perhatian setelah adanya pemberitaan mengenai penggeledahan sejumlah lokasi di wilayah Bogor dan Tangerang.

Meski demikian, penyebutan nama maupun pemeriksaan terhadap seseorang tidak serta-merta membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana. Status hukum masing-masing pihak harus mengacu pada keterangan resmi aparat penegak hukum.

Eli meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum penyidik menyampaikan hasil pemeriksaan secara resmi.

Ia juga berharap aparat memberikan penjelasan yang proporsional mengenai perkembangan perkara agar informasi yang beredar tidak menimbulkan spekulasi maupun merugikan pihak-pihak yang belum terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Dorong Penelusuran Fakta dan Aliran Dana

Dalam pandangannya, Eli meminta penyidik mendalami seluruh informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk apabila ditemukan indikasi aliran dana, dugaan penyalahgunaan kewenangan, atau keterlibatan pihak lain.

Menurutnya, penelusuran harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan bukti dan mekanisme hukum. Setiap informasi mengenai kemungkinan adanya pihak yang berperan dalam pendanaan maupun aktivitas kelompok tertentu perlu diperiksa secara profesional sebelum ditarik menjadi kesimpulan.

Eli menegaskan bahwa pengusutan perkara tidak boleh didasarkan pada asumsi, opini, ataupun informasi yang belum terverifikasi.

"Saya sebagai rakyat Indonesia berharap kasus penyadapan dan dugaan upaya makar ini diusut sampai tuntas. Apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya harus diproses sesuai ketentuan hukum. Namun, apabila tidak terbukti, nama baik yang bersangkutan juga harus dipulihkan," kata Eli.

Kepastian Hukum Harus Menjadi Prioritas

Eli menilai, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan secara cermat. Namun, proses penegakan hukum juga harus tetap menghormati hak setiap orang dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Ia berharap aparat tidak hanya mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, tetapi juga menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

Baginya, pengungkapan fakta secara menyeluruh akan membantu masyarakat memahami duduk persoalan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Pernyataan Eli Sahroni tersebut merupakan pandangan pribadi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Badak Banten Perjuangan. Adapun pembuktian dugaan tindak pidana, penetapan tersangka, serta penentuan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Penulis: Eli Sahroni
Ketua Umum Badak Banten Perjuangan

(Hkz)