Eli Sahroni Soroti Penataan Internal Manajemen PT SBJ
Lebak — Ketua Umum DPP Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni, menilai keputusan manajemen PT SBJ memberhentikan sejumlah pihak yang disebut berasal dari kelompok NS sebagai bagian dari upaya penataan internal perusahaan.
Menurut Eli, berdasarkan informasi yang diterimanya dari masyarakat, keputusan tersebut diduga berkaitan dengan persoalan penyalahgunaan wewenang dan penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dipertanyakan kesesuaiannya dengan peruntukan.
"Dugaan itu yang kami terima dari masyarakat. Kebenarannya tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif," ujar Eli.
Ia juga menyoroti dinamika antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang diberhentikan. Menurutnya, persoalan internal tersebut perlu diselesaikan secara profesional agar tidak berkembang menjadi kegaduhan di tengah masyarakat.
"Bukan hanya soal dugaan CSR, tapi juga soal kegaduhan yang muncul di publik. Perusahaan tentu butuh suasana kerja yang kondusif," katanya.
Eli menilai langkah direksi dan manajemen dalam melakukan pembenahan internal dapat dipahami sebagai upaya menciptakan kembali lingkungan kerja yang kondusif. Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran tetap harus ditangani berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
Ia juga meminta aparat penegak hukum menelusuri secara profesional berbagai informasi yang berkembang di masyarakat, termasuk dugaan mengenai aset yang dikaitkan dengan kelompok NS di wilayah Banten.
"Jika memang ada dugaan yang berdasar, silakan diperiksa sesuai hukum. Kami tidak menuduh, kami mendorong agar semuanya terang benderang," tegasnya.
Dalam keterangannya, Eli turut menyinggung sebuah vila di kawasan Pantai Cihara, Lebak Selatan, yang oleh sebagian masyarakat dikenal dengan sebutan Villa Semar dan disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan NS.
Namun, ia menegaskan bahwa informasi mengenai kepemilikan maupun asal-usul aset tersebut belum dipastikan dan perlu diverifikasi lebih lanjut.
"Soal Villa Semar itu sudah banyak dibicarakan masyarakat. Apakah benar milik siapa, dari mana asalnya, itu wilayahnya aparat penegak hukum untuk menelusurinya. Kami hanya menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," ujarnya.
Eli berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan menyerahkan penanganan setiap dugaan kepada aparat berwenang. Ia juga meminta agar pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab.
"Kita ingin Banten ini tenang. Semua diselesaikan lewat hukum, bukan lewat kegaduhan," pungkas Eli.
(Hkz)
