Gibran Belum Resmi Mundur, Eli Luruskan Putusan MK-MA
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Prasetyo menyampaikan bahwa Gibran mengutarakan niat untuk mundur di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Memang benar pagi hari tadi, Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden yang berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu, Pak Wapres menyatakan niat untuk mengundurkan diri," ujar Prasetyo.
Meski demikian, Sekretaris Jenderal PROJO, Freddy Damanik, menegaskan bahwa penyampaian niat dalam pertemuan tersebut belum berarti Gibran telah mengajukan pengunduran diri secara formal.
"Jadi secara formal belum ada Wapres Gibran untuk mundur, ini yang sering disalahartikan," kata Freddy dalam program Kompas Petang, Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, setelah menghadiri acara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana, Gibran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang sedang berkembang. Salah satu saran tersebut, menurut Gibran, adalah agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," kata Gibran.
Hak Pensiun Jika Berhenti dengan Hormat
Menanggapi kemungkinan pengunduran diri tersebut, komentator politik Eli Sahroni menjelaskan bahwa hak keuangan mantan Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden.
Dalam Pasal 6 undang-undang tersebut, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Adapun Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur sejumlah hak lainnya bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat, termasuk tunjangan sesuai ketentuan, biaya rumah tangga, biaya perawatan kesehatan, rumah kediaman, serta kendaraan negara beserta pengemudinya.
Menurut Eli, ketentuan tersebut perlu dipahami secara tepat apabila membahas kemungkinan pengunduran diri seorang Wakil Presiden. Hak-hak tersebut berkaitan dengan status pemberhentian secara hormat dan tidak dapat disimpulkan berlaku otomatis tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang mengaturnya.
"Jadi mundur itu bukan berarti hilang semua hak. Selama pemberhentiannya dengan hormat, negara tetap memberikan hak pensiunnya. Beda cerita kalau diberhentikan lewat pemakzulan karena tidak hormat," ujar Eli Sahroni.
Putusan MK dan MA Bukan Putusan Pidana
Eli juga mengingatkan agar masyarakat tidak mencampuradukkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dengan putusan dalam perkara pidana.
Ia merujuk Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026. Dalam perkara tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Namun, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana dimohonkan para pemohon.
"MK tidak menyatakan Gibran terbukti tidak memenuhi syarat, MK tidak mendiskualifikasi, MK tidak memberhentikan," kata Eli.
Sementara itu, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026 merupakan perkara Tata Usaha Negara. Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan kasasi terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Menurut Eli, putusan MA tersebut berkaitan dengan keabsahan dokumen administrasi, sehingga tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai putusan yang menyatakan Gibran melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen.
"MA tidak bilang Gibran memalsukan ijazah. MA tidak memenjarakan Gibran. Itu harus diluruskan," tegasnya.
Peluang Pidana Harus Dibuktikan Tersendiri
Eli menjelaskan, persoalan pidana merupakan ranah hukum yang berbeda dan harus diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, aparat penegak hukum harus membuktikan unsur-unsur yang disyaratkan undang-undang, termasuk perbuatan, pihak yang bertanggung jawab, serta unsur kesengajaan apabila memang menjadi bagian dari ketentuan pidana yang diterapkan.
Dengan demikian, pembatalan dokumen administrasi tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang telah melakukan pemalsuan. Perlu ditelusuri terlebih dahulu penyebab dokumen tersebut dinyatakan tidak sah, termasuk kemungkinan adanya persoalan prosedur, kewenangan penerbitan, maupun kelengkapan persyaratan.
"Batalnya surat keterangan belum tentu sama dengan Gibran memalsukan. Bisa saja suket batal karena prosedurnya salah, pejabatnya salah menerbitkan, datanya tidak lengkap. Itu ranah administrasi, bukan langsung pidana," jelasnya.
Ia menambahkan, pengunduran diri dari jabatan tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila nantinya terbukti terdapat tindak pidana. Sebaliknya, pengunduran diri juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang bersalah.
"Mundur bukan amnesti, tapi mundur juga bukan vonis. Semua harus dibuktikan di pengadilan pidana dengan asas praduga tak bersalah," pungkas Eli Sahroni, yang dikenal dengan sapaan King Badak dan menjabat Ketua Umum Badak Banten Perjuangan.
Hingga berita ini disusun, informasi yang disampaikan Istana masih sebatas adanya niat pengunduran diri dalam pertemuan Presiden dan Wakil Presiden. Belum ada keterangan mengenai pengajuan pengunduran diri secara formal. Perkembangan selanjutnya masih menunggu proses dan pernyataan resmi dari pihak terkait.
(Hkz.)
