Kabar Pengunduran Diri Gibran, Publik Diminta Tenang
Menanggapi perkembangan itu, aktivis senior Banten, Eli Sahroni, mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan tetap mencermati perkembangan informasi melalui pernyataan resmi serta mekanisme ketatanegaraan.
Menurut Eli, informasi yang berkembang perlu disikapi secara bijak. Masyarakat diharapkan tidak langsung menyimpulkan seluruh proses telah selesai hanya berdasarkan kabar yang beredar.
"Itu baru sebatas informasi. Benar atau tidaknya mengenai surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka perlu dipastikan melalui keterangan resmi dari pihak Istana Presiden maupun Gibran sendiri," kata Eli Sahroni.
Ia menjelaskan, secara ketatanegaraan, pengunduran diri Wakil Presiden berkaitan dengan mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Karena itu, Eli mengingatkan masyarakat agar tidak mencampuradukkan kabar politik dengan tahapan resmi yang harus dijalankan oleh lembaga negara.
"Publik diminta untuk tidak terburu-buru menyimpulkan, tidak menyebarkan kabar yang belum terkonfirmasi, dan tetap menunggu proses secara konstitusional," ujar pria yang akrab disapa King Badak tersebut.
King Badak berharap, apa pun dinamika politik yang terjadi, penyelesaiannya tetap mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, keberlangsungan pemerintahan dan stabilitas kehidupan berbangsa harus tetap menjadi perhatian bersama.
"Biarlah proses konstitusi yang bekerja. Biarlah MPR, Presiden, dan lembaga negara menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Tugas kita sebagai masyarakat adalah tetap tenang, menjaga persatuan, dan tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum jelas kebenarannya," tuturnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ruang publik agar tidak dipenuhi informasi yang belum terverifikasi maupun narasi yang berpotensi memicu perpecahan.
"Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menyelesaikan persoalannya dengan hukum dan adab, bukan dengan fitnah dan kebencian," jelas King Badak, yang juga menjabat Ketua Umum Badak Banten Perjuangan.
(Hkz)
