HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

King Naga Pertanyakan Sikap Gapensi atas Temuan BPK

Lebak – Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lebak, King Naga, mempertanyakan langkah konkret Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lebak dalam mengevaluasi perusahaan kontraktor yang berulang kali tercatat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sorotan tersebut muncul menyusul adanya temuan pemeriksaan terhadap sejumlah pekerjaan infrastruktur daerah, di antaranya terkait kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

King Naga menilai, temuan yang berulang pada perusahaan penyedia jasa konstruksi perlu menjadi perhatian serius, terutama apabila perusahaan yang sama kembali memperoleh pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diikuti evaluasi terhadap kualitas pekerjaan dan kepatuhan kontraktor dalam menjalankan kewajibannya. Ia juga meminta Gapensi menjalankan fungsi pembinaan terhadap perusahaan yang menjadi anggotanya.

"Ini bukan lagi soal satu atau dua kali, tetapi sudah menjadi pola berulang. Kontraktor yang sama bisa kembali menjadi temuan BPK tanpa ada sanksi tegas yang terlihat oleh publik. Kami mempertanyakan, di mana langkah konkret Gapensi dalam mengevaluasi dan menertibkan anggotanya yang jelas-jelas merusak marwah dunia konstruksi di Lebak?" tegas King Naga dalam keterangannya di Rangkasbitung, Senin (16/11/2026).

Ia menilai, persoalan kualitas pekerjaan konstruksi tidak boleh dianggap sepele. Sebab, ketidaksesuaian volume maupun spesifikasi teknis dapat berdampak pada mutu infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran negara.

Selain berpotensi merugikan keuangan daerah apabila terdapat kerugian yang belum dipulihkan, persoalan tersebut juga dinilai dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi kontraktor yang berupaya menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan.

Atas dasar itu, King Naga mendesak BPC Gapensi Kabupaten Lebak melakukan evaluasi internal terhadap anggotanya, khususnya perusahaan yang berulang kali tercatat dalam temuan pemeriksaan.

Ia juga mendorong agar organisasi menerapkan mekanisme pembinaan dan sanksi sesuai aturan internal apabila ditemukan pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh anggotanya.

Selain kepada Gapensi, King Naga meminta Pemerintah Kabupaten Lebak melalui perangkat daerah terkait agar lebih cermat mengevaluasi rekam jejak penyedia jasa konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, penerapan sanksi daftar hitam atau blacklist perlu dilakukan secara konsisten terhadap penyedia yang memenuhi unsur dan persyaratan untuk dikenai sanksi sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Jangan sampai asosiasi hanya menjadi tempat berlindung atau sekadar stempel administrasi saat lelang proyek, tetapi lepas tangan ketika anggotanya bermasalah di lapangan. Rakyat Lebak berhak mendapatkan bangunan infrastruktur yang berkualitas sesuai anggaran yang telah dikeluarkan," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta tanggapan pengurus BPC Gapensi Kabupaten Lebak terkait kritik dan desakan evaluasi tersebut. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi Gapensi maupun perusahaan kontraktor yang merasa perlu memberikan penjelasan.

(Hkz/Tim)

Tutup Iklan