HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

Laskar NKRI Minta Penahanan Terdakwa Kasus Masjid

Tangerang – Sekretaris LSM Laskar NKRI DPW Banten, Akhmad Rizky, mendesak aparat penegak hukum mengkaji penahanan Kepala Desa Tobat, Endang Suherman alias Eman, yang berstatus terdakwa dalam perkara dugaan perusakan Masjid Jami Nuruttijaroh di kawasan Terminal Sentiong, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang.

Akhmad Rizky menilai perkara yang berkaitan dengan dugaan perobohan bangunan masjid tersebut perlu ditangani secara serius, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum. Ia meminta agar tidak muncul kesan adanya perlakuan berbeda terhadap terdakwa karena jabatannya sebagai kepala desa.

"Kami mempertanyakan mengapa terdakwa masih belum ditahan. Kami meminta jaksa penuntut umum dan majelis hakim menjelaskan pertimbangan hukumnya serta mengkaji penahanan apabila persyaratan hukum telah terpenuhi," tegas Akhmad Rizky.

Menurutnya, jabatan dalam pemerintahan tidak boleh menjadi alasan seseorang memperoleh perlakuan khusus di hadapan hukum. Ia merujuk Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan warga negara serta kepastian hukum yang adil.

Selain persoalan penahanan, Laskar NKRI DPW Banten turut menyoroti status tanah yang menjadi lokasi masjid. Akhmad menyatakan, apabila tanah tersebut terbukti merupakan harta benda wakaf, ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf perlu menjadi perhatian.

Secara khusus, ia merujuk Pasal 40 mengenai larangan pengalihan hak atas harta benda wakaf serta Pasal 44 yang mengatur perubahan peruntukan wakaf dengan persyaratan izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

Laskar NKRI DPW Banten meminta seluruh fakta terkait perkara tersebut diungkap secara terbuka, termasuk status kepemilikan tanah, dokumen wakaf, riwayat keberadaan masjid, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keputusan perobohan bangunan.

"Kami tidak ingin persoalan ini berhenti hanya pada proses persidangan. Harus ada kejelasan mengenai status tanah, sejarah keberadaan masjid, pihak yang mengambil keputusan, serta pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan," lanjutnya.

Terkait desakan penahanan, Akhmad juga merujuk Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketentuan tersebut mengatur kewenangan penahanan oleh penuntut umum dan hakim, persyaratan penahanan, serta kewenangan pengadilan memerintahkan penahanan terdakwa selama pemeriksaan persidangan apabila persyaratan hukum dan alasan yang cukup terpenuhi.

"Kami meminta majelis hakim dan jaksa penuntut umum menjalankan kewenangannya secara profesional, objektif, dan transparan. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum," tegasnya.

Akhmad menegaskan, Laskar NKRI DPW Banten akan terus mengawal perkara tersebut hingga proses hukum berjalan secara terbuka dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

(Hkz)