PT Cipadang Jayabaya Putra Utama Disebut Kembalikan Rp1 Miliar, GMBI Lebak Minta Pengawasan Berlanjut
LEBAK – PT Cipadang Jayabaya Putra Utama dilaporkan telah mengembalikan dana kelebihan pembayaran sebesar Rp1 miliar ke kas daerah/negara. Pengembalian tersebut disebut berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas proyek yang dikerjakan perusahaan tersebut.
Perkembangan ini menjadi perhatian setelah Ketua LSM GMBI Dewan Pimpinan Distrik Lebak, Ade Surnaga atau yang dikenal dengan sapaan King Naga, melaporkan persoalan tersebut kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).
King Naga sebelumnya meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan BPK dan memastikan pihak terkait memenuhi kewajiban pengembalian kelebihan pembayaran sesuai hasil pemeriksaan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan tersebut menjadi salah satu upaya mendorong pengawasan terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Namun, hubungan langsung antara laporan King Naga dan keputusan perusahaan mengembalikan dana masih memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
King Naga menilai pengembalian dana tersebut merupakan perkembangan yang perlu dikawal agar tindak lanjut temuan pemeriksaan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengembalian kerugian negara atau kelebihan bayar ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan masyarakat yang dikombinasikan dengan ketegasan aparat penegak hukum seperti Kejagung sangat efektif. Kami akan terus mengawal agar tidak ada lagi uang rakyat yang mandek di kantong para kontraktor nakal,” ujar King Naga dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Meski dana sebesar Rp1 miliar disebut telah dikembalikan, proses pengawasan tetap perlu berjalan. Pengembalian kelebihan pembayaran perlu dibuktikan melalui dokumen setoran resmi dan dicocokkan dengan nilai serta rekomendasi dalam LHP BPK.
Selain itu, perlu dipastikan apakah seluruh kewajiban pengembalian telah dipenuhi dan bagaimana tindak lanjut instansi terkait terhadap temuan pemeriksaan tersebut.
Dalam konteks penegakan hukum, pengembalian uang tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Sebaliknya, pengembalian tersebut juga tidak otomatis menutup kemungkinan adanya proses hukum apabila ditemukan unsur pidana berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan yang sah.
Karena itu, GMBI Lebak menyatakan akan terus memantau tindak lanjut persoalan tersebut, termasuk mendorong keterbukaan informasi mengenai proyek yang menjadi objek temuan BPK.
Publik juga menunggu penjelasan dari PT Cipadang Jayabaya Putra Utama mengenai pengembalian dana Rp1 miliar tersebut, termasuk bukti penyetoran dan proyek yang menjadi dasar pengembalian.
Kejaksaan Agung RI dan instansi terkait diharapkan memberikan penjelasan mengenai status laporan serta tindak lanjut penanganannya agar informasi yang berkembang di masyarakat tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
Pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik merupakan bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Setiap temuan pemeriksaan perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan, baik melalui mekanisme administratif maupun proses hukum apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidana.
(Hkz/Tim)
