HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

PT SBJ Klaim Bayar Denda Rp3 Miliar dan Jaminan Reklamasi

Lebak – Manajemen baru PT Samudera Banten Jaya (SBJ) menyampaikan klarifikasi terkait pembayaran denda sebesar Rp3 miliar dan jaminan reklamasi senilai Rp9,8 miliar. Klarifikasi tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Tim Investigasi Badak Banten Perjuangan di kantor pusat organisasi tersebut, Minggu (15/11/2026).

Manajer PT SBJ, Ridho, menjelaskan bahwa pada Juli 2026 perusahaan menerima surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait persetujuan rencana reklamasi dan penetapan jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi periode pertama.

Menurut Ridho, surat tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan yang diajukan perusahaan sebulan sebelumnya.

"PT SBJ bukan hanya membayar denda sebesar Rp 3 miliar pada awal tahun 2025, selain itu juga telah memberikan uang jaminan reklamasi kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM sebesar Rp 9.804.264.000," kata Ridho.

Ia menjelaskan, jaminan reklamasi senilai Rp9.804.264.000 tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan reklamasi tahap pertama dengan periode empat tahun.

Sementara itu, Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni, yang akrab disapa King Badak, mengatakan bahwa dalam dokumen persetujuan tersebut tercantum rencana reklamasi terhadap lahan seluas sekitar 20 hektare untuk periode 2025–2029.

Menurut Eli, dana tersebut bukan merupakan pajak maupun retribusi, melainkan jaminan yang digunakan untuk membiayai reklamasi apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan.

"Uang hampir sepuluh miliar itu bukan bayar pajak atau retribusi, itu uang jaminan untuk reklamasi pasca tambang," kata King Badak.

Ia juga merujuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai salah satu dasar kewajiban reklamasi bagi pemegang izin usaha pertambangan.

"Itu amanat peraturan Menteri ESDM tentang reklamasi pasca tambang PT SBJ Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Itu bukan uang retribusi yang disetorkan kepada kas negara dan daerah, dalam hal ini Kabupaten Lebak," ujarnya.

Atas penjelasan tersebut, Eli menyampaikan apresiasi kepada manajemen baru PT SBJ. Ia menilai pembayaran denda dan penyediaan jaminan reklamasi merupakan langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hukum dan lingkungan.

"Kami mengapresiasi manajemen PT SBJ telah membayar denda, taat hukum, dan memberikan uang jaminan reklamasi kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM," kata King Badak.

Meski demikian, Eli mengingatkan agar perusahaan tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif. Menurutnya, pelaksanaan reklamasi di lapangan harus benar-benar dilakukan sesuai rencana yang telah mendapatkan persetujuan.

Muncul Dugaan Aktivitas Penambangan oleh Pihak Lain

Di sisi lain, seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa denda sebesar Rp3 miliar telah dibayarkan kepada negara melalui Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rangkasbitung setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Sumber tersebut juga menyampaikan bahwa PT SBJ sempat tidak menjalankan aktivitas penambangan karena keterbatasan modal operasional. Dalam periode tersebut, ia menduga terdapat kelompok lain yang melakukan aktivitas penambangan di lahan perusahaan, sejak awal 2025 hingga pertengahan 2026.

"Nah itu jelas, setelah bayar denda ke negara melalui Jaksa Penuntut Umum, PT SBJ tidak melaksanakan aktivitas penambangan, di situlah mereka, orang-orangnya NS, masuk ke lahan SBJ menambang emas, tapi mereka hanya menerima hasil tambang, gurandil yang menambangnya," kata sumber tersebut.

Sumber itu juga mengaitkan situasi tersebut dengan penangkapan seorang tokoh Banten dalam perkara narkoba. Ia menduga penangkapan tersebut berkaitan dengan kritik yang sebelumnya disampaikan tokoh tersebut terhadap aktivitas penambangan di lahan PT SBJ.

Namun, dugaan mengenai keterkaitan penangkapan dengan kritik terhadap aktivitas pertambangan tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen.

Sumber yang sama mengaku mengetahui adanya kedatangan sejumlah orang ke lokasi PT SBJ sekitar April 2025. Ia menduga kelompok tersebut memiliki keterkaitan dengan seseorang berinisial NS.

Minta Aparat Menelusuri Dugaan Aktivitas Tambang

Sumber tersebut juga mempertanyakan dugaan aktivitas penambangan oleh kelompok lain di lahan PT SBJ dan meminta agar persoalan itu ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

Ia bahkan menyampaikan dugaan bahwa aktivitas pengolahan emas dari lokasi tersebut menghasilkan emas dalam jumlah besar dan mengaitkannya dengan pembelian kendaraan Mitsubishi Pajero oleh pihak-pihak yang menurutnya berkaitan dengan kelompok tersebut.

Meski demikian, tudingan mengenai penguasaan lahan, jumlah produksi emas, aliran hasil tambang, serta pembelian kendaraan tersebut masih berupa keterangan sumber dan belum didukung bukti independen dalam bahan pemberitaan ini.

Setelah PT SBJ memperoleh pemodal, perusahaan disebut kembali mengurus sejumlah dokumen untuk kepentingan operasional pertambangan, termasuk dokumen jaminan reklamasi kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

Menurut sumber tersebut, kelompok yang sebelumnya diduga beraktivitas di lahan perusahaan kemudian meninggalkan lokasi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam dugaan tersebut belum memberikan keterangan. Awak media masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pihak berinisial NS dan instansi terkait.

Sumber: Keterangan Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni, dan klarifikasi Manajer PT SBJ, Ridho.

(Hkz/Tim)

Tutup Iklan