Putri Nabila Damayanti Desak Dugaan Penyadapan Presiden Diusut Tuntas
Putri menilai dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut keamanan kepala negara, perlindungan informasi strategis, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Menurutnya, apabila dugaan penyadapan dilakukan tanpa kewenangan dan dasar hukum yang sah, aparat terkait harus mengusutnya secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Tindakan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia yang dilakukan secara ilegal dan tanpa dasar hukum yang sah merupakan persoalan sangat serius. Ini bukan sekadar persoalan pribadi atau kelembagaan, melainkan menyangkut keamanan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ada informasi strategis dan rahasia negara yang wajib dilindungi," ujar Putri kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut menyayangkan apabila terdapat aparat penegak hukum yang diduga menyalahgunakan kewenangannya. Ia menegaskan, setiap aparat seharusnya menjaga konstitusi, melindungi kepentingan negara, dan menjalankan tugas sesuai aturan.
Putri juga meminta aparat penegak hukum, khususnya lembaga yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan, untuk menelusuri dugaan tersebut secara transparan, objektif, independen, dan profesional.
"Kami meminta agar persoalan ini diusut sampai tuntas. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti dan unsur pelanggaran hukum. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan, pangkat, ataupun kedudukan tertentu. Hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara," tegasnya.
Lebih lanjut, Putri menegaskan bahwa jabatan dan pangkat tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk terbebas dari proses hukum.
Menurutnya, semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tanggung jawab moral, etik, dan hukum yang harus dijalankan.
Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan institusi penegak hukum lainnya harus dijaga melalui tindakan nyata, termasuk memastikan setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan ditangani secara terbuka dan akuntabel.
"Sebagai aparat yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, setiap pejabat penegak hukum harus memberikan contoh kepatuhan terhadap aturan. Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru disalahgunakan untuk kepentingan di luar tugas dan tanggung jawabnya," ujarnya.
Putri juga mengingatkan agar penegakan hukum tidak dilakukan secara tebang pilih. Setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran harus menjalani pemeriksaan berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku, tanpa memandang latar belakang maupun jabatannya.
Putri menambahkan, perlindungan terhadap Presiden bukan hanya menyangkut pengamanan seorang pejabat negara, tetapi juga berkaitan dengan keamanan penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan kepentingan nasional.
Karena itu, ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik yang mengaburkan substansi. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengedepankan fakta, bukti, serta ketentuan perundang-undangan dalam menanganinya.
"Negara ini dibangun atas dasar konstitusi dan supremasi hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas. Kita harus menjaga marwah kepresidenan, kehormatan institusi negara, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.
Putri juga meminta agar apabila penyelidikan membuktikan adanya pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum dan ketentuan kedinasan yang berlaku, termasuk pemeriksaan terhadap jabatan serta tanda kehormatan yang bersangkutan.
Menutup pernyataannya, Putri berharap persoalan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan profesionalisme aparat, serta memastikan seluruh institusi negara menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi.
"Presiden adalah simbol kepemimpinan negara yang harus dihormati, sementara hukum adalah panglima yang harus ditegakkan. Jangan sampai kepercayaan rakyat terhadap institusi negara terkikis akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," pungkas Putri.
(Megy)
