HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

Reses DPRD Kota Sukabumi Serap Aspirasi soal BPJS hingga Infrastruktur

Kota Sukabumi — Anggota DPRD Kota Sukabumi menyerap aspirasi warga terkait layanan kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur lingkungan dalam kegiatan reses masa persidangan pertama Tahun Sidang 2026/2027.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif akibat perubahan data desil, ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial, serta kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi menjelaskan, warga yang mengalami ketidaksesuaian data desil dapat mengajukan pemutakhiran melalui Dinas Sosial. Pemerintah juga memiliki skema jaminan kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, termasuk pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan rutin.

Masyarakat juga diimbau memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Sementara itu, rujukan dari puskesmas ke rumah sakit tetap mengikuti kondisi medis pasien dan ketentuan yang berlaku.

Aspirasi mengenai infrastruktur disampaikan warga RT 02 RW 05 di Jalan Syekh Mahmud, wilayah Ciaul. Mereka mengeluhkan persoalan sampah, penerangan jalan umum (PJU), jalan berlubang, serta gangguan kelistrikan saat hujan disertai petir.

Anggota DPRD menyebut penerangan jalan hingga ke gang permukiman penting untuk mendukung keamanan dan kenyamanan warga, terutama pada malam hari. Perbaikan jalan dan penanganan sampah juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Aspirasi terkait PJU akan dikoordinasikan dengan dinas terkait. Sementara persoalan kelistrikan akan disampaikan kepada PLN untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Anggota DPRD menyatakan, realisasi aspirasi membutuhkan proses dan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta prioritas pembangunan daerah. Aspirasi yang dihimpun melalui reses akan menjadi bahan pembahasan di DPRD dan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan.

Warga berharap persoalan kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur lingkungan dapat ditindaklanjuti secara bertahap sesuai ketentuan dan kemampuan anggaran pemerintah.

(Evi)