HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

Rina Andriani Minta Pengembalian Dana Hampir Rp800 Juta

Sukabumi – Dugaan sengketa pengembalian dana titipan senilai hampir Rp800 juta menjadi perhatian di Kabupaten Sukabumi. Persoalan tersebut melibatkan Rina Andriani, seorang wiraswasta asal Sukabumi, dengan seseorang berinisial SHF yang disebut merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Gerindra.

Dalam wawancara pada Selasa (17/11/2026), Rina mengungkapkan bahwa dirinya telah menyerahkan sejumlah uang kepada SHF berdasarkan kesepakatan tertulis. Namun, menurut pengakuannya, dana tersebut belum dikembalikan meskipun batas waktu yang tercantum dalam perjanjian telah terlewati.

Rina menunjukkan dua dokumen Surat Perjanjian Penitipan Uang yang ditandatangani di Sukabumi pada 23 September 2026. Dalam dokumen pertama tercantum dana sebesar Rp442.125.750, sedangkan perjanjian kedua mencatat nominal Rp350 juta.

Dengan demikian, total dana yang dipersoalkan mencapai Rp792.125.750.

Menurut Rina, kedua perjanjian tersebut memuat kesepakatan bahwa pengembalian dana harus dilakukan paling lambat 31 Oktober 2026. Namun, hingga pertengahan November, kewajiban tersebut diklaim belum dipenuhi.

Dokumen perjanjian itu juga mencantumkan saksi, termasuk Ahmad Karso. Rina menyebut salah satu klausul mengatur kemungkinan penyelesaian melalui pihak berwenang apabila dana tidak dikembalikan sesuai waktu yang telah disepakati.

Selain dokumen tertulis, Rina turut memperlihatkan bukti percakapan digital yang menurutnya berkaitan dengan awal komunikasi dan kesepakatan penitipan dana tersebut.

Rina Beri Tenggat Pengembalian Tujuh Hari

Merasa belum memperoleh penyelesaian sebagaimana yang diharapkan, Rina menyampaikan permintaan agar SHF segera mengembalikan seluruh dana yang dipersoalkan.

Ia memberikan tenggat waktu tujuh hari sejak pemberitaan ini diterbitkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Apabila tidak ada penyelesaian konkret dalam batas waktu itu, Rina menyatakan akan meminta pendampingan hukum dari kantor hukum yang disebutnya sebagai Pengacara Peradi Maju Jakarta.

Langkah tersebut, menurut Rina, dipersiapkan untuk memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana apabila ditemukan dasar hukum yang memenuhi unsur tindak pidana.

Pihak Pesantren Berikan Penjelasan

Di tengah polemik tersebut, nama Pondok Pesantren Al Wasilah turut disebut dalam perbincangan masyarakat karena dikaitkan dengan SHF.

Menanggapi hal itu, pihak pengurus pesantren bersama seorang petugas keamanan yang tidak bersedia disebutkan namanya memberikan penjelasan bahwa persoalan keuangan yang dikaitkan dengan SHF maupun seseorang berinisial Hj. Is merupakan urusan pribadi.

Mereka menyatakan persoalan tersebut tidak berkaitan dengan pengelolaan maupun tanggung jawab kelembagaan Pondok Pesantren Al Wasilah. Pihak pesantren juga menyebut kedua nama tersebut jarang berada di lingkungan pondok.

Redaksi Buka Ruang Klarifikasi

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari SHF terkait tudingan dan dokumen perjanjian yang disampaikan Rina Andriani.

Upaya mendatangi lokasi Pondok Pesantren Al Wasilah di Kampung Bojongkerta, Kecamatan Warungkiara, juga belum membuahkan hasil karena SHF tidak berada di tempat saat awak media berkunjung.

Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi SHF untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, maupun penjelasan mengenai persoalan tersebut. Keterangan dari pihak yang disebutkan diperlukan agar informasi dapat disajikan secara berimbang dan memberikan gambaran utuh kepada masyarakat.

Perkembangan penyelesaian sengketa pengembalian dana tersebut selanjutnya akan bergantung pada komunikasi para pihak serta langkah hukum yang mungkin ditempuh.

(Evi)

Tutup Iklan