Tim Hukum Bogor Layangkan Protes ke PB Porprov
Perwakilan Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor, Jajang Furqon, S.H., menyampaikan hal itu di Posko Kontingen Kabupaten Bogor, Bigland Hotel, Kamis (12/11/2026).
Jajang menegaskan, Kabupaten Bogor pada prinsipnya mendukung penuh penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026 sebagai ajang pembinaan olahraga sekaligus sarana mempererat persatuan masyarakat Jawa Barat.
Namun, menurutnya, dukungan tersebut tidak menghilangkan hak kontingen untuk menyampaikan keberatan apabila menemukan kebijakan maupun pelaksanaan kegiatan yang dinilai merugikan atlet dan daerah.
"Kami sangat mendukung kesuksesan Porprov XV Jabar 2026. Tapi kami kecewa dengan keputusan-keputusan sepihak yang dikeluarkan PB untuk Kontingen Kabupaten Bogor. Maka dari kami resmi mengajukan protes ini," kata Jajang.
Soroti Persoalan Mutasi dan Keabsahan Atlet
Dalam pernyataan sikapnya, Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan penerapan aturan mutasi atlet oleh PB Porprov XV Jawa Barat bersama Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah).
Salah satu persoalan yang disampaikan menyangkut atlet renang, Jerimy Elyon Masterganesa Damanik. Menurut Jajang, atlet tersebut sebelumnya telah memperoleh izin untuk bertanding dalam Porprov XV Jawa Barat 2026 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 192/A1-BR/XI/2026 yang ditandatangani Technical Delegate (TD) Akuatik, Vera.
Namun, ketika Jerimy telah tiba dari Amerika dan datang ke venue renang, ia disebut tidak diperbolehkan bertanding karena tidak memiliki ID Card.
Kontingen Kabupaten Bogor menilai persoalan tersebut merugikan daerah karena atlet yang bersangkutan dinilai berpotensi menyumbangkan empat medali emas. Jajang juga menyebut kejadian itu berdampak terhadap kesempatan atlet untuk berkompetisi.
Selain itu, pihaknya menyoroti keikutsertaan atlet bernama Ida Ayu Damik Laksmi Dewi dari cabang olahraga ICF Kota Bekasi. Jajang menyebut nama atlet tersebut sebelumnya tercantum dalam Surat Keputusan Panwasrah Nomor 185/PANWASRAH/XI/2026 tertanggal 7 November 2026 tentang daftar nama atlet yang tidak lolos. Namun, menurutnya, nama tersebut kemudian masuk dalam daftar peserta saat Technical Meeting.
Kontingen Kabupaten Bogor juga mempersoalkan status mutasi sejumlah atlet lain, yakni:
- Erik Ahmad Fathoni – cabang olahraga renang, Kota Bekasi.
- Adellia – cabang olahraga renang, Kabupaten Bekasi.
- Jamalidin Novardianto – cabang olahraga ICF, Kota Bekasi.
- Jamal Hibatullah – cabang olahraga ICF, Kota Bekasi.
- Rashif Amila Yaqin – cabang olahraga triathlon, Kota Bandung.
- Agus Damanik – cabang olahraga atletik, Garut.
- Idan Fauzan Richan – cabang olahraga atletik, Kota Bogor.
- Lydia Hawila Sitorus – cabang olahraga golf, Kabupaten Bekasi.
- Daffa Putra Hardian – cabang olahraga golf, Kabupaten Bekasi.
- Septia Ramadhani – cabang olahraga voli putri, Sumedang.
- Avinsha Nabila – cabang olahraga taekwondo, Kota Bandung.
- Ramadhan – cabang olahraga taekwondo, Kota Bandung.
Menurut Jajang, nama-nama tersebut dipersoalkan karena diduga belum memenuhi persyaratan mutasi atlet, khususnya terkait kepemilikan Surat Keputusan Mutasi (SKM) dari daerah asal.
Ia juga menyebut Adellia, Erik Ahmad Fathoni, dan Rashif Amila Yaqin sebelumnya pernah membela Kabupaten Bogor pada Porprov 2022 yang diselenggarakan di Ciamis, Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Tasikmalaya. Pihak Kabupaten Bogor, lanjutnya, juga pernah menolak permohonan mutasi atlet tersebut.
Atas dasar itu, kontingen menilai persoalan tersebut perlu diperiksa berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Peraturan Mutasi Atlet dalam rangka Porprov XV Jawa Barat 2026.
Persoalkan Dugaan Ketidaksesuaian Keabsahan Atlet
Persoalan berikutnya berkaitan dengan atlet taekwondo Avinsha Nabila dan Ramadhan yang menurut keterangan Jajang bertanding untuk Kota Bandung. Namun, saat mengikuti babak kualifikasi (BK) dan proses keabsahan, keduanya disebut menggunakan identitas kontingen Kota Bekasi.
Kontingen Kabupaten Bogor menilai perbedaan tersebut perlu mendapatkan klarifikasi dari pihak penyelenggara, terutama mengenai kesesuaian data atlet dan ketentuan keabsahan peserta.
Perubahan Jadwal dan Kesiapan Venue Jadi Sorotan
Selain persoalan mutasi dan keabsahan atlet, Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor juga memprotes perubahan jadwal pertandingan cabang olahraga wushu.
Jajang menyebut pertandingan yang semula dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (14/11/2026) secara mendadak dimajukan menjadi Jumat (13/11/2026). Menurutnya, perubahan tersebut tidak disertai pemberitahuan resmi yang dinilai patut kepada kontingen.
Persoalan lain terjadi pada cabang olahraga tenis meja. Jajang menjelaskan, venue yang dijadwalkan digunakan untuk pertandingan ternyata masih terkunci oleh panitia pelaksana. Akibatnya, pertandingan disebut harus bergeser keesokan harinya.
Kondisi tersebut dinilai mengganggu persiapan dan psikologis atlet yang telah mengikuti jadwal pertandingan sebelumnya.
Kontingen Kabupaten Bogor juga menyoroti aspek keamanan venue triathlon. Menurut Jajang, ditemukan paku yang tersebar di area pertandingan sehingga membahayakan atlet.
Ia menyebut salah satu atlet Kabupaten Bogor dan atlet dari Kabupaten Sumedang mengalami cedera akibat kondisi tersebut. Bahkan, menurut keterangannya, atlet yang bersangkutan hingga saat itu belum dapat kembali bertanding.
"Protes-protes tersebut sudah kami sampaikan secara resmi ke Sekretariat PB Porprov XV Jabar 2026, namun tidak ada tanggapan sampai saat ini," tegas Jajang.
Kontingen Klaim Alami Kerugian
Jajang menambahkan, berbagai persoalan tersebut dinilai menimbulkan kerugian bagi Kontingen Kabupaten Bogor, baik secara materiil maupun imateriil.
Dari sisi materiil, kontingen mengaku telah mengeluarkan biaya operasional, akomodasi, persiapan atlet, serta kebutuhan administrasi yang menurut mereka tidak dapat dimanfaatkan secara optimal akibat persoalan yang terjadi.
Sementara dari sisi imateriil, perubahan jadwal dan persoalan teknis penyelenggaraan disebut berdampak terhadap kesiapan serta kondisi psikologis atlet. Kontingen juga menilai situasi tersebut berpotensi mencederai prinsip sportivitas dalam penyelenggaraan olahraga.
Ajukan Tiga Tuntutan kepada PB Porprov
Melalui pernyataan sikap tersebut, Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor menyampaikan tiga tuntutan kepada PB Porprov XV Jawa Barat 2026 dan Panwasrah KONI Jawa Barat.
Pertama, meminta klarifikasi resmi serta permohonan maaf secara terbuka atas persoalan penyelenggaraan yang dinilai merugikan kontingen.
Kedua, meminta kompensasi dan pemulihan hak-hak kontingen sesuai kesepakatan serta ketentuan yang berlaku.
Ketiga, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja panitia pelaksana agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dan merugikan kontingen lain selama Porprov berlangsung.
Jajang menegaskan, apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejak pernyataan sikap disampaikan tidak ada tanggapan resmi maupun penyelesaian yang dinilai adil, pihaknya akan mempertimbangkan langkah organisasi dan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi Kontingen Kabupaten Bogor, protes tersebut merupakan bentuk tanggung jawab untuk memperjuangkan hak atlet sekaligus menjaga integritas penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026.
Kontingen berharap PB Porprov dan Panwasrah KONI Jawa Barat segera memberikan penjelasan serta menindaklanjuti setiap keberatan berdasarkan aturan yang berlaku.
(Ade)
