Rapat Paripurna DPRD Sukabumi: Fraksi-Fraksi “Satu Suara”, Desak Wali Kota Genjot PAD 2026
Sukabumi Kota — Suasana ruang rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi pada Selasa (11/11/2025) terasa lebih hidup dari biasanya. Bukan karena debat sengit, tapi karena semua fraksi justru “kompak” — sama-sama menyoroti soal defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang dinilai butuh langkah konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda (Wanju) dan dihadiri Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, serta jajaran Forkopimda, Sekda, hingga pimpinan parpol itu membahas pandangan umum dari sembilan fraksi. Semuanya sepakat: angka penurunan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dari pusat tak boleh jadi alasan stagnasi pembangunan.
“Aspirasi dari sembilan fraksi kami terima dan sejalan dengan semangat kami untuk terus menggenjot PAD. Prinsipnya, keuangan daerah harus dikelola dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujar Wali Kota Ayep Zaki dengan nada optimistis.
Dalam pemaparannya, Ayep Zaki menjelaskan bahwa APBD 2026 disusun berimbang, dengan pendapatan Rp1,175 triliun, belanja Rp1,186 triliun, dan pembiayaan Rp10,861 miliar. Meski tercatat defisit sekitar Rp142,3 miliar, pemerintah kota masih menilai kondisi fiskal Sukabumi “sehat dan terkendali.”
Di sisi lain, Wanju memberi penegasan yang tak kalah menohok.
“Kami di DPRD tentu mendukung kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Tapi pusat juga harus adil. Jangan sampai pengurangan dana justru bikin pembangunan di Kota Sukabumi tersendat,” katanya.
Sebagai penutup, baik eksekutif maupun legislatif sama-sama menegaskan komitmen untuk tetap “seirama” dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Bagi publik, rapat paripurna kali ini seolah memberi angin segar: di tengah defisit dan tekanan anggaran, semangat kolaborasi antara Wali Kota dan DPRD masih menyala — setidaknya, di ruang sidang.
( Evi )
