KPK “Menyergap” Kota Pendekar: Wali Kota Madiun Ikut Diamankan dalam OTT Senyap

MADIUN – Kota Pendekar mendadak jadi sorotan nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) senyap di Kota Madiun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026). Dalam operasi tertutup tersebut, 15 orang diamankan, dan sembilan di antaranya langsung digelandang ke Jakarta, termasuk Wali Kota Madiun.

Tanpa hiruk-pikuk, tim KPK bergerak cepat sejak pagi hingga siang hari. Sejumlah titik strategis di wilayah Kota Madiun disasar. Operasi ini menjadi sinyal keras bahwa pengawasan terhadap kepala daerah tidak pernah tidur, sekalipun di luar sorotan publik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penindakan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif untuk pendalaman perkara.

“Benar, KPK mengamankan 15 orang di wilayah Madiun. Sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut, salah satunya Wali Kota Madiun,” ujar Budi, Senin (19/1/2026).

Tak berhenti pada pengamanan orang, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan praktik fee proyek, skema klasik yang kerap muncul dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di daerah.

Menariknya, dana Corporate Social Responsibility (CSR) turut masuk radar penyelidikan. KPK menduga pengelolaan dana CSR tidak berjalan sebagaimana mestinya dan berpotensi dijadikan bagian dari praktik transaksional. Padahal, dana CSR sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

KPK menegaskan bahwa perkara ini masih dalam tahap pendalaman. Penyidik terus mengurai peran masing-masing pihak guna menyusun konstruksi hukum yang utuh dan objektif.

“Status hukum pihak-pihak yang diamankan belum ditetapkan,” tegas Budi.

Pantauan di Kantor Pemerintah Kota Madiun hingga sore hari menunjukkan suasana relatif lengang. Aktivitas birokrasi tetap berjalan, namun tanpa kehadiran pucuk pimpinan daerah. Roda pemerintahan bergerak dalam senyap, di tengah tanda tanya besar yang menggantung.

Jika dugaan korupsi ini terbukti, yang diuntungkan hanya segelintir elite dan rekanan proyek, sementara masyarakat Madiun harus menanggung dampaknya—mulai dari pembangunan yang tidak optimal hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Operasi senyap KPK di Kota Pendekar kembali menegaskan satu pesan penting: uang rakyat dan dana CSR bukan ruang kompromi kekuasaan. Ketika anggaran publik diperdagangkan, yang runtuh bukan hanya hukum, tetapi juga harapan warga yang seharusnya dilayani.