HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

Demo ASN dan PPPK Tidore Kepulauan Memanas, Wali Kota Pilih Pangkas TPP Demi Hindari Perumahan Pegawai

JurnalExpose
7/08/2026 05:36:00 AM

Tidore Kepulauan – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota pada Senin (6/7/2026). Demonstrasi tersebut dipicu kekhawatiran atas wacana perumahan tenaga kontrak sebagai dampak kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami defisit.

Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi para pegawai yang menginginkan kepastian status pekerjaan. Mereka menilai rencana perumahan pegawai berpotensi berdampak terhadap kesejahteraan keluarga serta keberlangsungan pelayanan publik.

Berawal dari Apel Akbar

Sebelum aksi berlangsung, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar apel akbar yang diikuti ribuan ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Dalam kesempatan itu, pemerintah menjelaskan kondisi fiskal daerah serta langkah efisiensi anggaran yang sedang dipersiapkan.

Situasi berubah ketika muncul informasi mengenai kemungkinan tenaga kontrak akan dirumahkan untuk menekan beban anggaran. Informasi tersebut memicu reaksi para peserta hingga berkembang menjadi aksi demonstrasi.

Di tengah aksi, sempat terjadi ketegangan berupa aksi saling dorong dan pembakaran. Massa juga berusaha memasuki area Kantor Wali Kota. Namun, situasi berhasil dikendalikan setelah sejumlah peserta mengimbau massa untuk tetap tenang sehingga kondisi kembali kondusif.

Defisit Anggaran Lebih dari Rp50 Miliar
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menjelaskan pemerintah daerah saat ini menghadapi defisit anggaran yang nilainya mencapai lebih dari Rp50 miliar. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah melakukan langkah efisiensi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Sebagai salah satu solusi, pemerintah mengusulkan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu sebesar 30 persen.

Menurut Muhammad Sinen, kebijakan itu dipilih sebagai alternatif agar pemerintah tidak perlu mengambil keputusan yang lebih berat, yakni merumahkan tenaga kontrak.

Meski demikian, ia mengakui penghematan dari pemotongan TPP diperkirakan hanya berkisar Rp20 miliar hingga Rp25 miliar, sehingga belum sepenuhnya mampu menutup defisit anggaran daerah.

Komitmen Pertahankan PPPK
Muhammad Sinen menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki keinginan untuk memberhentikan PPPK maupun PPPK Paruh Waktu. Ia menyebut opsi pemotongan TPP telah dibahas bersama para pegawai dan dinilai sebagai solusi yang lebih baik dibandingkan kehilangan pekerjaan.

Ia juga menyampaikan komitmennya untuk mempertahankan keberadaan PPPK selama masih menjabat sebagai Wali Kota Tidore Kepulauan.
Selain itu, pemerintah daerah berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal daerah agar kebijakan efisiensi tidak berdampak besar terhadap pelayanan publik maupun kesejahteraan aparatur.

Sumber : tirto.id
Berita Terkait
Tags
Berita Terkait
Tutup Iklan