PPAL Resmikan Jalasena Maritime Studies dan Kantor Hukum untuk Perkuat Kajian serta Advokasi Maritim Nasional
Peresmian dipimpin langsung oleh Ketua Umum PPAL, Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mendukung pembangunan sektor kemaritiman Indonesia melalui penyusunan kajian strategis, pemberian rekomendasi kebijakan, serta penguatan aspek hukum maritim.
Jalasena Maritime Studies (JMS) dibentuk sebagai pusat kajian yang akan menghimpun berbagai pemikiran, penelitian, dan rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman. Sementara itu, Kantor Hukum PPAL dihadirkan untuk memberikan kontribusi dalam penguatan aspek hukum maritim, pendampingan hukum, penyelesaian berbagai persoalan di sektor pelayaran, industri maritim, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional di wilayah laut Indonesia.
Dalam sambutannya, Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi besar menjadi kekuatan maritim dunia. Namun, potensi tersebut harus didukung oleh sistem keamanan laut, kepastian hukum, diplomasi maritim, serta lahirnya kajian-kajian strategis yang mampu menjawab tantangan global.
"Jalasena Maritime Studies kami hadirkan sebagai pusat pemikiran yang mampu melahirkan gagasan strategis bagi pembangunan maritim Indonesia. Di sisi lain, Kantor Hukum PPAL diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan aspek hukum maritim dan menjadi bagian dari upaya menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku sektor maritim. Kemajuan Indonesia sebagai negara maritim memerlukan sinergi seluruh elemen bangsa, sehingga PPAL ingin terus mengambil peran melalui pemikiran, pengalaman, dan pengabdian para purnawirawan Angkatan Laut," ujar Yudo Margono.
Peluncuran JMS dan Kantor Hukum PPAL menjadi bagian penting dari seminar strategis yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, TNI Angkatan Laut, akademisi, praktisi hukum, hingga pelaku industri maritim. Forum tersebut membahas strategi memperkuat industri maritim nasional di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.
Pada kesempatan itu, Keynote Speech Kepala Staf Angkatan Laut yang dibacakan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) menegaskan bahwa keamanan laut dan stabilitas kawasan merupakan fondasi utama dalam membangun industri maritim nasional yang kuat, tangguh, dan berdaya saing.
Seminar juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Ir. Samsudin, serta Wakil Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Nova Yudianto Mugijanto. Mereka membahas berbagai isu strategis, mulai dari dinamika geopolitik global, perlindungan hukum bagi kapal dan awak kapal Indonesia, hingga penguatan daya saing industri pelayaran nasional.
Dari diskusi tersebut lahir sejumlah rekomendasi strategis, antara lain memperkuat diplomasi maritim Indonesia, meningkatkan kepastian hukum di sektor kemaritiman, memperluas perlindungan terhadap kapal dan awak kapal Indonesia, serta membangun sinergi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem maritim nasional yang tangguh.
Melalui kehadiran Jalasena Maritime Studies dan Kantor Hukum PPAL, organisasi purnawirawan TNI Angkatan Laut ini berharap dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghasilkan kajian berkualitas, memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan nasional, serta memperkuat tata kelola dan kepastian hukum di sektor kemaritiman.
Langkah tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata PPAL dalam mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
