Reses Feri Sri Astiana Soroti Jalan dan Bansos
Kegiatan reses tersebut dihadiri Sekretaris Kecamatan Lembursitu, Agus, Ketua RW 07, perwakilan Dinas Sosial, tokoh masyarakat, alim ulama, serta warga setempat.
Dalam kesempatan itu, Feri mengatakan reses menjadi momentum penting bagi anggota DPRD untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat sekaligus menyampaikan perkembangan program pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan warga.
Salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah perbaikan jalan yang hingga kini belum terealisasi. Feri menjelaskan, usulan tersebut tetap menjadi perhatian dan akan terus dikawal. Namun, keterbatasan anggaran serta perubahan prioritas belanja daerah menjadi sejumlah kendala dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menentukan skala prioritas anggaran, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik.
“Bukan berarti perbaikan jalan tidak diperjuangkan. Ini tetap menjadi amanah yang harus dikawal. Hanya saja, dalam perjalanan pelaksanaan anggaran, terdapat kebutuhan prioritas yang harus didahulukan,” demikian inti penjelasan Feri.
Ia berharap usulan perbaikan jalan tersebut dapat kembali masuk dalam penganggaran dan direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Selain infrastruktur, Feri turut menyoroti pentingnya menjaga akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Sukabumi.
Ia menjelaskan bahwa Kota Sukabumi masih mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC), yang mendukung akses masyarakat terhadap layanan jaminan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pemaparannya, Feri menyebut sebanyak 33.381 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) di Kota Sukabumi dinonaktifkan pada tahun ini.
Menurutnya, perubahan status kepesertaan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan kesehatan masyarakat.
Ia juga menyinggung berkurangnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi yang berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian anggaran dan mendahulukan program yang dinilai paling mendesak.
Meski demikian, Feri menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian dan akan terus diperjuangkan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
Dalam kegiatan yang sama, perwakilan Dinas Sosial memberikan penjelasan mengenai pemutakhiran data desil yang digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Penjelasan tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan warga mengenai perubahan status penerima bantuan sosial. Sejumlah masyarakat mengaku mengalami perubahan status, termasuk warga yang sebelumnya menerima bantuan tetapi kemudian tidak lagi tercatat sebagai penerima.
Perwakilan Dinas Sosial menjelaskan bahwa masyarakat dapat berkonsultasi dan mengusulkan pembaruan data melalui kelurahan maupun Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Warga juga dapat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos sesuai fitur dan prosedur yang tersedia.
Data yang perlu diperhatikan dalam proses pemutakhiran meliputi identitas kependudukan, pekerjaan, penghasilan, pengeluaran rumah tangga, kondisi tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, serta kepemilikan aset.
Penghasilan yang dilaporkan tidak hanya berasal dari pekerjaan formal. Pendapatan dari pekerjaan harian, perdagangan, jasa, maupun bantuan keluarga juga perlu disampaikan sesuai kondisi sebenarnya.
Selain itu, kepemilikan kendaraan, tanah, sawah, kebun, rumah lain, dan aset lainnya menjadi bagian dari informasi yang perlu diperbarui agar data sosial ekonomi masyarakat dapat menggambarkan kondisi sebenarnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai aspirasi dan persoalan yang disampaikan warga diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan serta tindak lanjut dalam pelaksanaan tugas DPRD Kota Sukabumi.
(Evi)
